• 

  Kebijakan Menyelesaikan Kasus HAM Sudah Ada, Tapi...

  20-Mei-2023 10:44
• 

  Dear Jokowi, Penyelesaian Masalah HAM Harus dengan Proses Hukum di Pengadilan

  19-Mei-2023 09:11
• 

  25 Tahun Reformasi, Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Malah Mundur

  19-Mei-2023 08:09
• 

  Pemerintah Dinilai Tak Punya Niat Selesaikan Tragedi Kelam Reformasi 1998

  15-Mei-2023 19:36
• 

  Pena 98 Tolak Paslon Pilpres Pelanggar HAM dan Politik Identitas

  04-Mei-2023 16:11
• 

  Komnas HAM Bakal Tambah Tim Eksternal Penyelidikan Kasus Munir

  28-April-2023 04:15
• 

  Butuh Cepat, MA akan Minta KY Seleksi Lagi Hakim Ad Hoc HAM

  31-Maret-2023 20:32
• 

  Jokowi Akan Tindaklanjuti Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Setelah Lebaran

  28-Maret-2023 07:21
• 

  Kontras Ragukan Kualitas 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM

  27-Maret-2023 13:54
• 

  Komnas HAM Minta Pembahasan RUU PPRT Transparan

  22-Maret-2023 10:11
• 

  PBB: Banyak Kasus Pelanggaran HAM dalam Perang Rusia-Ukraina

  17-Maret-2023 18:17
• 

  Jokowi Tunjuk 19 Kementerian/lembaga Penuhi Hak Korban Pelanggaran HAM

  17-Maret-2023 15:55
• 

  Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua Dicabut, Eks Ketua Komnas HAM: Mestinya Pelajari Dulu

  09-Februari-2023 11:09
• 

  Polisi Jadi Hakim Ad Hoc HAM, KontraS Nilai Berpotensi Picu Konflik Kepentingan

  08-Februari-2023 15:42
• 

  KPK Dinilai Tak Melanggar HAM Saat Memeriksa Lukas Enembe

  23-Januari-2023 07:40
• 

  Populer Nasional: Ribuan Umat Diprediksi Padati Vihara hingga Sidang Kasus Mutilasi di Mimika

  22-Januari-2023 07:42
• 

  Niat Baik Baiquni Wibowo Jadi Bumerang dalam Kasus Brigadir J

  19-Januari-2023 22:38
• 

  Kejagung Tindaklanjuti Arahan Presiden Soal HAM Berat

  19-Januari-2023 18:05
• 

  Pembangunan Jalan bagi Korban HAM Berat Dikritisi

  17-Januari-2023 14:56
• 

  Presiden Perintahkan Menterinya Tindak Lanjuti Rekomendasi PPHAM

  16-Januari-2023 16:30
• 

  Presiden Pastikan Beri Perhatian Penuh untuk Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat

  16-Januari-2023 12:41
• 

  Presiden Akan Terbitkan Inpres untuk Tindaklanjuti Rekomendasi PPHAM

  16-Januari-2023 12:02
• 

  PBB Sambut Baik Langkah Pemerintah Indonesia Akui 12 Pelanggaran HAM Berat

  15-Januari-2023 02:52
• 

  Wapres: Pemerintah Berupaya Kembalikan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

  14-Januari-2023 08:32
• 

  Pernah Dicabut MK, UU KKR Dinilai Sulit Dibuat Lagi

  14-Januari-2023 00:06
• 

  Tim PPHAM Ungkap Penyebab Belasan Pelanggaran HAM Berat

  13-Januari-2023 09:23
• 

  Pengakuan Terhadap 12 Pelanggaran HAM Berat Harus Diikuti Langkah Konkret

  12-Januari-2023 23:50
• 

  Ini 11 Rekomendasi Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat

  12-Januari-2023 20:43
• 

  Akui Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Yudisial

  12-Januari-2023 18:04
• 

  Pentingnya Langkah Yudisial Demi Keadilan Korban Pelanggaran HAM Berat

  12-Januari-2023 18:03

• Prev
• Next