reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi
  • Card 1 of 30
Nasional

DPRD DKI Tunggu Keberanian Anies Bahas Raperda Reklamasi

Intan Yunelia    •    11 April 2018 17:02

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: DPRD DKI siap membahas revisi rancangan peraturan daerah yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta. Namun, sampai saat ini revisi dua raperda itu belum diserahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
 
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan berkas revisi dua raperda itu masih di tangan Anies dan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Nembangunan).
 
“Prosesnya ada di Gubernur. Saya enggak ngerti ini ada di tim gubernur mungkin di TGUPP atau gimana. Nanti kapan Gubernur siap DPRD siap saja," kata Bestari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018.
 
Bestari menyarankan Anies segera merampungkan revisi dua Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) itu.
 
"Saya menyarankan gubernur selesaikan itu sebelum presiden menetapkan zona apa dan di mana ada asas dasarnya," kata Bestari.
 
Politikus Partai NasDem itu menyampaikan pengelolaan kawasan Kepulauan Seribu butuh landasan dan kepastian hukum. Tanpa adanya perda, pembangunan di kawasan itu terhambat.
 
"Setiap jengkal tanah itu kan harus ada kepastian hukum. Dimanfaatkan untuk apa dan yang bisa mengatur itu (Perda)," kata Bestari.

Baca: Revisi Raperda Reklamasi Teluk Jakarta Mandek

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta. Anies tidak ingin pantai Jakarta hanya untuk sektor komersial.
 
"Kemarin, DPRD sudah menyerahkan surat pengembalian atas  dua Raperda yaitu  terkait RTRKS Pantura Jakarta dengan raperda RZWP3K," kata Anies, Jumat, 15 Desember 2017.
 
Setelah menerima dua salinan raperda tersebut, Anies akan membentuk tim untuk penataan konseptual membahas raperda yang baru. Raperda yang baru akan dikaji dari faktor sosiologis, ekonomis, dan strategi global.
 

reklamasi teluk jakarta
30cards

reklamasi teluk jakarta

Updated 29 September 2018 01:14
  1. Reklamasi Teluk Jakarta Tamat di Tangan Anies Baswedan
  2. APL Tunggu Arahan Anies Soal Nasib Pulau G
  3. Area Komersial Bisa Dibangun di 3 Pulau Reklamasi
  4. Anies Didesak tak Hanya Hentikan Reklamasi Pulau
  5. Reklamasi Dihentikan, SHGB Pulau D Masih Atas Nama Pengembang
  6. PKS Minta Perda Zonasi Reklamasi Dirampungkan
  7. PT KNI Masih Pegang HGB Pulau C Reklamasi
  8. Respons Jokowi soal Pencabutan Izin Pulau Reklamasi
  9. Jaya Ancol Hitung Kerugian Penghentian Proyek Reklamasi
  10. Keputusan Penghentian Proyek Reklamasi Dinilai Prematur
  11. PT Jakpro Merugi Proyek Reklamasi Dihentikan
  12. Bamsoet: Pencabutan 13 Izin Reklamasi Kewenangan Pemda
  13. Anies Tegaskan Pulau C dan D tak Dibongkar
  14. Anies Diminta Bongkar Pulau G
  15. Anies Diminta Perkuat Penghentian Reklamasi melalui Perda
  16. TGUPP Klaim Menteri KLHK Setuju Reklamasi Dihentikan
  17. Pemanfaatan 3 Pulau Reklamasi Jakarta Diatur Ulang
  18. Alasan Anies Hentikan Proyek Reklamasi
  19. Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
  20. Pemecah Ombak Disebut Merusak Ekosistem Kepulauan Seribu
  21. Anies Diminta Hentikan Reklamasi Kepulauan Seribu
  22. Anies belum Bisa Pastikan Ada Pembangunan di Pulau C
  23. Satpol PP DKI Bantah Ada Aktivitas Pembangunan di Pulau C
  24. Aktivitas di Pulau C Masih Berlangsung
  25. Marco Kusumawijaya akan Banyak Bekerja di 'Dapur'
  26. Anies Sebut TGUPP Pesisir berbeda dengan BKP Pantura
  27. Marko Kusumawijaya Jadi Ketua TGUPP Bidang Pesisir
  28. BKP Pantura Diklaim untuk Selamatkan Investasi Reklamasi
  29. Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi
  30. Anies: RPJMD DKI tak Memuat Reklamasi