Ilustrasi reklamasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi reklamasi. Foto: Medcom.id

DPRD DKI Bantah Raperda Zonasi Pesisir Untuk Reklamasi

Nasional raperda dki reklamasi teluk jakarta
Candra Yuri Nuralam • 12 Desember 2019 14:50
Jakarta: DPRD DKI Jakarta membantah Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk menghidupkan kembali reklamasi Teluk Jakarta. Raperda itu digulirkan DPRD untuk mengaturdaerah kepulauan sekitar ibu kota yang belum dicakup undang-undang.
 
"Kalau semangatnya tentu tidak akan mengembalikan reklamasi," kata Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi pada Medcom.id, Kamis, 12 Desember 2019.
 
Dedi menyebut Raperda ini penting buat mengeksploitasi sumber daya di pulau-pulau kecil dengan hukum yang sah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perda tersebut nantinya diharapkan (menjadi) pengaturan struktur, pola tata ruang, peruntukan ruang laut (Kepulauan Seribu) yang merupakan dasar hukum dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," tutur Dedi.
 
Dia mengatakan Raperda itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dedi menyebut dalam aturan itu DKI Jakarta mesti mengatur mengatur daratan dan lautan.
 
"Daratan sudah ada Perda Zonasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya 110 di Kepulauan Seribu belum diatur perda-nya," tutur dia.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya membatalkan dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
 
Setelah pembatalan, Anies segera menyiapkan Raperda baru yang isinya akan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan dikaji dari sisi sosiologis, ekonomis, lingkungan, dan geografis.
 
Saat itu Anies berjanji dua Raperda itu akan selesai akhir 2018. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan apa pun soal reklamasi.
 
Kemarin, DPRD DKI mengesahkan 26 Raperda yang bakal dibahas pada 2020. Sebanyak 23 Raperda diusulkan oleh legislatif di antaranya Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Raperda tentang Disabilitas, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif