Jakarta: Berita distribusi vaksin di DKI Jakarta menjadi artikel terpopuler di kanal nasional Medcom.id. Selain itu, ada dua berita lain yang disorot pembaca, yakni artikel soal kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait kebijakan reklamasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga melaporkan penerimaan bantuan sosial (bansos) yang ganjil.
Berikut tiga berita terpopuler kanal nasional Medcom.id terpopuler kemarin:
1. Distribusi Vaksin Covid-19 di Jakarta Diatur Kemenkes
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu arahan pemerintah pusat terkait pendistribusian vaksin covid-19. Kemenkes mengatur skema distribusi jika vaksin telah lolos uji klinis dan mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
"Kita siap lakukan pendistribusian dan masih menunggu arahan Pemerintah Pusat yang di atur Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam keterangan tertulis, Senin 14 Desember 2020.
Riza mengatakan vaksinasi gelombang pertama akan mengutamakan tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Kemudian, vaksin akan diberikan ke kelompok yang masuk daftar prioritas penerima seperti aparatur sipil negara yang melayani publik.
Selengkapnya baca di sini.
2. Pemprov DKI Akan Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan bakal menerbitkan izin reklamasi Pulau G. Hal itu sesuai perintah Mahkamah Agung (MA).
"Keputusan dari lembaga negara, lembaga hukum, dan apa pun yang berkekuatan hukum, kita akan patuh dan taat," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 14 Desember 2020.
Riza mengatakan putusan MA terkait izin reklamasi Pulau G sudah final. Pemprov DKI sudah tidak memiliki ruang untuk menggugat putusan itu.
Selengkapnya baca di sini.
3. KPK Minta Warga Laporkan Bansos yang Diterima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menghitung total rasuah dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. KPK tak bisa mengetahui isi barang di tiap paket bansos yang diterima warga.
KPK butuh bantuan masyarakat penerima bansos untuk melapor. Bukti penerimaan barang bisa jadi petunjuk penyidik KPK untuk menghitung korupsi dari selisih anggaran dan paket yang diterima warga.
"Saya penasaran foto-foto jenis barangnya, tolong dong. Itu nanti jadi bukti," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Desember 2020.
Selengkapnya baca di sini.
Jakarta: Berita distribusi vaksin di DKI Jakarta menjadi artikel terpopuler di kanal nasional
Medcom.id. Selain itu, ada dua berita lain yang disorot pembaca, yakni artikel soal kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait kebijakan reklamasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga melaporkan penerimaan bantuan sosial (bansos) yang ganjil.
Berikut tiga berita terpopuler kanal nasional
Medcom.id terpopuler kemarin:
1. Distribusi Vaksin Covid-19 di Jakarta Diatur Kemenkes
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu arahan pemerintah pusat terkait pendistribusian
vaksin covid-19. Kemenkes mengatur skema distribusi jika vaksin telah lolos uji klinis dan mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
"Kita siap lakukan pendistribusian dan masih menunggu arahan Pemerintah Pusat yang di atur Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," ucap Wakil Gubernur
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam keterangan tertulis, Senin 14 Desember 2020.
Riza mengatakan vaksinasi gelombang pertama akan mengutamakan tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Kemudian, vaksin akan diberikan ke kelompok yang masuk daftar prioritas penerima seperti aparatur sipil negara yang melayani publik.
Selengkapnya baca di
sini.
2. Pemprov DKI Akan Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G
Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI memastikan bakal menerbitkan izin reklamasi Pulau G. Hal itu sesuai perintah Mahkamah Agung (MA).
"Keputusan dari lembaga negara, lembaga hukum, dan apa pun yang berkekuatan hukum, kita akan patuh dan taat," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 14 Desember 2020.
Riza mengatakan putusan MA terkait izin reklamasi Pulau G sudah final. Pemprov DKI sudah tidak memiliki ruang untuk menggugat putusan itu.
Selengkapnya baca di
sini.
3. KPK Minta Warga Laporkan Bansos yang Diterima
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan menghitung total rasuah dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako
covid-19 di Jabodetabek pada 2020. KPK tak bisa mengetahui isi barang di tiap paket bansos yang diterima warga.
KPK butuh bantuan masyarakat penerima bansos untuk melapor. Bukti penerimaan barang bisa jadi petunjuk penyidik KPK untuk menghitung korupsi dari selisih anggaran dan paket yang diterima warga.
"Saya penasaran foto-foto jenis barangnya, tolong dong. Itu nanti jadi bukti," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Desember 2020.
Selengkapnya baca di
sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
