Ilustrasi Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. MI/Ramdani.
Ilustrasi Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. MI/Ramdani.

DKI Persilakan Pengembang Pulau M Ajukan Banding

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 18 September 2019 18:13
Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan pencabutan izin reklamasi Pulau M yang diajukan PT Manggala Krida Yudha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta mempersilakan pengembang Pulau M reklamasi mengajukan banding.
 
"Ya silakan saja. Itu haknya masing-masing untuk mengajukan proses hukum lanjutan. Seperti kalau kita kalah, kita juga mengajukan banding," kata Kepala Biro Hukum Yayan Yuhanah di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.
 
Yayan meminta seluruh pihak mematuhi proses hukum. "Kan enggak bisa kita bendung (mau banding atau tidak) ya. Saling menghargai saja proses hukum yang akan ditempuh oleh masing-masing pihak," ujar dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yayan mengaku tak tahu alasan hakim menolak gugatan PT Manggala Krida. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan dari PTUN.
 
"Kita belum terima putusannya. Mungkin 2 hingga 3 hari ini kita terima putusan baru kita bisa menjelaskan lebih detil," ujar dia.
 
Pulau M reklamasi masih kosong hingga saat ini. Belum ada pembangunan apapun di pulau reklamasi itu.
 
"Mereka baru ada izin prinsip, belum izin pelaksanaan. Izin prinsip dikeluarkan tahun berapa ya, saya lupa, sudah lama banget," ujar dia.
 
Selain Pulau M, pengembang Pulau H juga mengajukan gugatan ke PTUN. Namun hasilnya, gugatan Pulau H diterima. Pemprov mengajukan banding. Yayan mengaku bakal bekerja maksimal dalam membuktikan perkara.
 
"Kita semaksimal yang kita bisa karena kan kalau PTUN itu sifatnya administrasi ya. Kita juga tidak bisa mengarang. Kita bisa membuktikan secara administrasi dengan bukti-bukti, prosesnya sesuai kewenangannya, kemudian prosesnya ditempuh secara benar, tidak melanggar azas yang lain. Menjawabnya seputar itu bahwa semua," pungkas Yayan.
 
Sebelumnya, PTUN Jakarta mewajibkan Pemprov DKI mencabut Keputusan Gubernur DKI Nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin reklamasi Pulau H. Artinya, Anies wajib melanjutkan proses perizinan pengembangan kawasan itu.
 
"Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT. Taman Harapan Indah sesuai peraturan yang berlaku" demikian tertulis di putusan.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif