• Card 1 of 30
Nasional

KPK Temukan Sejumlah Ijon Proyek buat Menyelewengkan DOKA

Juven Martua Sitompul    •    06 Juli 2018 13:20

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya sejumlah ijon proyek untuk menyelewengkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Diduga, proyek itu jadi bancakan sejumlah pejabat di Pemprov Aceh.

"Kami sudah identifikasi tapi tentu enggak bisa disampaikan sejak awal," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Febri menyayangkan kasus dugaan suap DOKA. Sebab, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan warga justru dijadikan ajang bagi-bagi 'kue' oleh sejumlah pejabat Pemprov Aceh.

"Bagi kami di internal miris karena alokasi otsus seharusnya dimanfaatkan masyarakat," ujar dia. 

Dia mengungkapkan, penyidik juga sudah melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek lain, yang diduga menggunakan DOKA. Sayangnya, Febri masih irit bicara saat disinggung total proyek yang menggunakan DOKA 2018.
 
"Belum bisa disampaikan. Saat ini aliran dananya kita fokus dulu pada transakasi yang sudah kita proses kemarin secara betahap info baru akan kita kembangkan," pungkas dia. 

(Baca juga: Bupati Meriah Mengakui Beri Uang Proyek ke Gubernur Aceh)

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Dugaan awal, pemberian itu merupakan jatah komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.

Atas perbuatannya, Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.