Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Nasir Djamil Diduga Kecipratan Uang Korupsi

Nasional OTT Gubernur Aceh
Damar Iradat • 11 Februari 2019 16:14
Jakarta: Nama anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil disebut dalam sidang perkara suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diduga ikut mendapat aliran dana Rp1 miliar dari pengusaha Aceh.
 
Hal ini mencuat saat jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi catatan milik Direktur PT Kenpura Alam Nangore Dede Mulyadi. Dalam catatan itu ada sejumlah nama yang diberikan uang.
 
Salah satunya nama Nasir Djamil. Namun, Dede mengaku, uang tak berkaitan dengan Nasir selaku anggota dewan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dia (Nasir) anggota DPR RI. Tapi dia tidak tahu apa-apa, yang menawarkan kerjaan si Rizal. Uang diserahkan ke Rizal," ujar Dede di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019.
 
Dede mengaku ditawari pekerjaan oleh Rizal. Ini supaya perusahaannya yang bergerak di bidang jasa konstruksi itu mengerjakan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh.
 
"Rizal ini orang dekatnya Pak Nasir Djamil," tegas Dede.
 
(Baca juga:Pengusaha Berikan Rp1 Miliar untuk Lebaran Irwandi Yusuf)
 
Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.
 
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.
 
Proyek itu akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri sebesar Rp108 miliar.
 
Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi Rp41,7 miliar. Irwandi menjabat gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022.
 
Pada periode 2007-2012, Irwandi bersama-sama orang kepercayaannya Izil Azhar menerima gratifikasi Rp32.454.500.000. Periode 2017-2022, Irwandi menerima gratifikasi Rp8.717.505.494 sehingga total gratifikasi yang diterima yakni Rp41,7 miliar.
 
Irwandi diduga melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1), juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif