• Card 1 of 30
Nasional

Fee buat Gubernur Aceh Diduga Demi Pencairan DOKA

Juven Martua Sitompul    •    09 Juli 2018 15:04

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf/ANT/Reno Esnir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf/ANT/Reno Esnir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya kewajiban fee yang harus dibayar para Bupati kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf  agar Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) turun. DOKA diduga jadi bancakan pejabat daerah di Pemprov Aceh.

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 9 Juli 2018.

Febri mengatakan dugaan adanya kewajiban fee buat Irwandi itu muncul dalam sejumlah alat bukti yang berhasil disita penyidik. Salah satunya, rekaman komunikasi antarpihak terkait tentang pembahasan DOKA.

"Sejak awal telah ditemukan bukti tentang pertemuan pihak-pihak terkait membahas anggaran DOKA tersebut," ujarnya.

Baca: Uang Ratusan Juta Diamankan dari Gubernur Aceh

Pada operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu, tim KPK menemukan bukti transaksi Rp500 juta. Uang tersebut diduga merupakan bagian komitmen fee Rp1,5 miliar yang dijanjikan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Penyidik juga mengendus adanya aliran DOKA ke pihak lain. Dugaan itu dikonfirmasi kepada empat saksi yang telah dicegah, yaitu Tenaga ahli Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase; Kadis PUPR Pemprov Aceh, Rizal Aswandi; Kepala ULP Pemprov Aceh, Nizarli; serta Teuku Fadhilatul Amri.

"Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti," ucap dia.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Empat tersangka itu ialah Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. Irwandi meminta jatah kepada Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Baca: KPK Tahan Gubernur Aceh

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Pemberian diduga merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian pejabat di Pemprov Aceh.

Sebagai penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmadi sebagai penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.