• Card 1 of 30
Nasional

KPU Kirim Surat Lagi Minta PKPU Diteken

Siti Yona Hukmana    •    21 Juni 2018 13:20

 Ketua KPU Arief Budiman - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.  Ketua KPU Arief Budiman - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengirimkan surat ke  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM). Komisi meminta Peraturan KPU (PKPU) segera diteken Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly. 

"Suratnya sudah saya tandatangani, sedang disiapkan. Saya minta untuk dikirim hari ini setelah zuhur," kata Ketua KPU Arief Budiman di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2018.

Arief mengaku dalam surat itu pihaknya meminta Kemenkum HAM tidak lagi menolak PKPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan legislatif (Pileg). 

"Intinya (surat) gini, jangan lah ditolak (PKPU), karena begini loh, landasan filosofinya, landasan sosiologisnya, landasan yurudisnya itu kita sampaikan semua," ungkap Arief.

(Baca juga: KPU tak Mau Lagi Kompromi soal Eks Koruptor Nyaleg)

Yasonna menolak menandatangani PKPU yang dikirimkan sebelum Hari Raya Idulfitri. Dia tidak sepakat dengan substansi yang ada pada PKPU tersebut. 

Meski begitu KPU mengaku, tetap akan mengikuti proses pengundangan PKPU jika Kemenkum HAM tetap menolak. 

"Jika kemudian Kemenkum HAM menolak lagi, kami akan melakukan pemberlakuan PKPU itu secara otomatis. Kemudian kita anggap bahwa PKPU itu berlaku secara otomatis ketika ditandatangani oleh Ketua KPU," tandas Komisioner KPU Ilham Saputra.

(Baca juga: KPU: Pelarangan Eks Koruptor Nyaleg Sudah Final)