Perppu Penundaan Pilkada 2020 Harus Komprehensif
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, lebih komprehensif. Harus ada penjelaskan spesifik soal pelaksanaan Pilkada setelah ditunda.
"Itu (waktu) harus dituangkan karena jelas mengubah UU (nomor 10 Tahun 2016)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam acara diskusi secara virtual, Kamis, 2 April 2020.
Baca: Perppu Penundaan Pilkada Diminta Atur Anggaran Pilkada Lanjutan
Menurut dia, waktu pemungutan suara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga Perppu harus mempertimbangkan aturan tersebut.
Selain itu, Perppu juga perlu menjelaskan pihak yang berwenang melanjutkan penyelenggaran Pilkada Serentak.
Bedasarkan Pasal 122 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), kewenangan pembatalan pilkada hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara, penyebab pembatalan seperti gangguan bersifat nasional, belum terakomodasi dalam aturan tersebut
"Jadi lucu (kalau) penundaannya yang memutuskan KPU provinsi kabupaten kota. Tetapi kelanjutanya yang menentukan lanjut atau tidak, adalah gubernur atau bupati wali kota," tuturnya.
Pramono meminta dalam perubahan kewenangan pihak penyelanggara Pilkada Serentak harus melibatkan pemerintah daerah, Bawaslu, aparat kemanan dan instansi terkait. "Jadi kewenangan untuk melanjutkan pilkada itu diberikan kepada lembaga yang memutuskan penundaan," imbuhnya.
Pemerintah diminta segera mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada 2020. Aturan dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum penundaan pesta demokrasi di 270 daerah tersebut.
"Ya segera saja. Lebih cepat lebih bagus, agar semua bisa pasti," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.
Politikus Golkar itu menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat payung hukum penundaan pilkada melalui Perppu. Langkah tersebut dianggap lebih cepat daripada harus merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Itu (waktu) harus dituangkan karena jelas mengubah UU (nomor 10 Tahun 2016)," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam acara diskusi secara virtual, Kamis, 2 April 2020.
Baca: Perppu Penundaan Pilkada Diminta Atur Anggaran Pilkada Lanjutan
Menurut dia, waktu pemungutan suara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga Perppu harus mempertimbangkan aturan tersebut.
Selain itu, Perppu juga perlu menjelaskan pihak yang berwenang melanjutkan penyelenggaran Pilkada Serentak.
Bedasarkan Pasal 122 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), kewenangan pembatalan pilkada hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi. Sementara, penyebab pembatalan seperti gangguan bersifat nasional, belum terakomodasi dalam aturan tersebut
"Jadi lucu (kalau) penundaannya yang memutuskan KPU provinsi kabupaten kota. Tetapi kelanjutanya yang menentukan lanjut atau tidak, adalah gubernur atau bupati wali kota," tuturnya.
Pramono meminta dalam perubahan kewenangan pihak penyelanggara Pilkada Serentak harus melibatkan pemerintah daerah, Bawaslu, aparat kemanan dan instansi terkait. "Jadi kewenangan untuk melanjutkan pilkada itu diberikan kepada lembaga yang memutuskan penundaan," imbuhnya.
Pemerintah diminta segera mengeluarkan Perppu penundaan Pilkada 2020. Aturan dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum penundaan pesta demokrasi di 270 daerah tersebut.
"Ya segera saja. Lebih cepat lebih bagus, agar semua bisa pasti," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.
Politikus Golkar itu menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat payung hukum penundaan pilkada melalui Perppu. Langkah tersebut dianggap lebih cepat daripada harus merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
