Pilkada Tak Langsung Diklaim Bisa Tekan Politik Uang

Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik wacana perubahan sistem pemilu langsung menjadi tidak langsung. Sekjen PPP Arsul Sani menilai pemilu langsung banyak membawa dampak negatif.  "Faktanya pilkada langsung bahkan pileg pun politik uang begitu marak. Itu bisa kita lihat dari disertasi Burhanuddin Muhtadi (pengamat politik)" kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019. Arsul tak menampik pilkada langsung membuat biaya politik sangat tinggi. Sebab, pemilihan mencakup wilayah yang begitu luas. "Saya yakin pilkada tidak langsung (politik uangnya) jauh lebih rendah. Barangkali uangnya bisa buat pembangunan daerah agara lebih bermanfaat," ujar dia. Wakil Ketua MPR ini menyebut perubahan pemilu tidak langsung menjadi langsung terjadi di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan itu bertujuan buat menghindari oligarki politik. "Tapi kemudian ada jual beli atau transaksi politik di DPRD atau level partai," beber dia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi. "Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.  Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih. "Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar Tito.