Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini perlu dikaji ulang. Lantaran sistem pemilu baik Pilpres maupun Pileg sama-sama memerlukan biaya yang besar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono melihat dengan perlunya biaya yang tinggi dalam mengikuti ajang pesta demokrasi, tidak jarang menimbulkan konfilik di tengah masyarakat. Hal ini bisa mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

"Nah inilah yang barangkali kita ingin mengusulkan pada lembaga-lembaga yang berwenang termasuk para pakar untuk me-review kembali (pemilu)," ujar Hariyono, di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Juni 2019. 

Ia menambahkan, merupakan rahasia umum di tengah masyarakat dibutuhkannya modal yang tidak sedikit untuk melangkahkan kaki ke gedung parlemen. Biaya yang dikeluarkan bisa mencapai miliaran hingga lebih. 

"Mayoritas orang yang bisa lolos ke Senayan itu diatas Rp1 miliar bahkan ada yang puluhan (miliar),  demikian juga yang bisa jadi bupati, walikota, gubernur, kalau ini dibiarkan maka ancamannya bukan sekedar ekonomi tapi juga ancaman sosial dan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa," tuturnya.

Jika sistem pemilu tersebut masih tetap dipertahankan, maka tidak perlu heran jika banyaknya pejabat negara yang tersandung kasus antirasuah. Lantaran pejabat yang telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

"Inilah yang perlu kita lontarkan supaya nanti di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak hanya melahirkan para politisi-politisi yang haus jabatan,  tapi sosok-sosok negarawan yang lebih banyak mementingkan kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((EKO))