Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan pada format debat Pilpres 2024. Nantinya pada saat debat semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) harus bersama-sama hadir dalam debat.
Format ini berbeda dengan tahun 2019 lalu. Pada debat Pilpres 2019 pasangan calon tidak semua paslon hadir secara langsung di lokasi debat. Adapun alasan perubahan format ini
untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik.
"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Hasyim usai Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Capres-Cawapres Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, kata Hasyim, proporsi waktu bicara akan disesuaikan misalnya pada debat calon presiden, proporsi bicara akan lebih banyak dibandingkan dengan debat calon wakil presiden.
Debat Pilpres 2024 akan dilakukan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1).
Setiap sesi debat capres-cawapres akan terdiri dari enam segmen, meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta segmen penutup.
Tema Debat Pilpres 2024
KPU pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat, berikut ini daftar tema debat Pilpres 2024:
Debat 1, 12 Desember 2023: Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat 2, 22 Desember: Pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat 3, 7 Januari 2024: Ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.
Debat 4, 21 Januari 2024 : Energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat 5, 4 Februari 2024: Teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perubahan pada format
debat Pilpres 2024. Nantinya pada saat debat semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) harus bersama-sama hadir dalam debat.
Format ini berbeda dengan tahun 2019 lalu. Pada debat Pilpres 2019 pasangan calon tidak semua paslon hadir secara langsung di lokasi debat. Adapun alasan perubahan format ini
untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik.
"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Hasyim usai Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Capres-Cawapres Tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, kata Hasyim, proporsi waktu bicara akan disesuaikan misalnya pada debat calon presiden, proporsi bicara akan lebih banyak dibandingkan
dengan debat calon wakil presiden.
Debat Pilpres 2024 akan dilakukan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1).
Setiap sesi debat capres-cawapres akan terdiri dari enam segmen, meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta segmen penutup.
Tema Debat Pilpres 2024
KPU pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat, berikut ini daftar tema debat Pilpres 2024:
Debat 1, 12 Desember 2023: Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat 2, 22 Desember: Pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Debat 3, 7 Januari 2024: Ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.
Debat 4, 21 Januari 2024 : Energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat 5, 4 Februari 2024: Teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.
Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
