Ilustrasi uang negara. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi uang negara. Medcom.id/M Rizal

Negara Diminta Penuhi Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014

Cahya Mulyana • 31 Mei 2021 09:31
Jakarta: Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak negara memenuhi hak 2.747 penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Terlebih negara sudah menjanjikan akan memberikan apresiasi.
 
"Sangat disayangkan kalau prosesnya pencairan uang apresiasi penyelenggara Pemilu 2014 dibuat berlarut-larut," ujar Titi kepada Media Indonesia, Senin, 31 Mei 2021.
 
Sebanyak 2.747 penyelenggara Pemilu 2014 dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota belum menerima uang apresiasi. Beberapa peraturan presiden telah diterbitkan terkait hal tersebut. Salah satunya, uang penghargaan Pemilu 2014 akan diberikan seperti yang diterima penyelenggara Pemilu 2009.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua KPU 2012-2017 berhak menerima Rp51,75 juta dan enam Anggota KPU masing-masing Rp45 juta. Ketua KPU provinsi menerima Rp21,6 juta dan masing-masing anggotanya menerima Rp10,8 juta.
 
Baca: KPU Menginginkan Tahapan Pemilu Dimulai 2022
 
Pada tingkat kabupaten/kota, nominal yang diterima mencapai Rp14,5 juta untuk ketua dan Rp10,8 juta untuk masing-masing anggota. Integritas negara diragukan jika janji untuk jabatan yang telah mengeluarkan peluh tak dipenuhi.
 
Sebelumnya, mantan Komisioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengaku kecewa karena negara tak kunjung memenuhi haknya dan rekan. Terlebih, banyak rekan seperjuangannya yang telah meninggal tak kunjung menerima hak yang telah dijanjikan negara.
 
"Seharusnya pemerintah menjalankan tugasnya seperti apa yang diatur dalam regulasi dan memperhatikan warganya sekalipun mereka sudah tidak lagi dalam jabatannya. Uang penghargaan adalah hak mereka," kata Hadar.
 
Ketua KPU 2012-2017 Arief Budiman, kata Hadar, sudah beberapa kali meminta penjelasan mengenai kewajiban negara tersebut. Misalnya dengan mengirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif