Ilustrasi Gedung MK. Foto: ANT/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi Gedung MK. Foto: ANT/Hafidz Mubarak A

MK Tolak Pemisahan Pemilu Serentak

Nasional pemilu serentak 2019 Pemilu Serentak 2020
Media Indonesia • 26 Februari 2020 22:09
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hakim menilai pemisahan pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
"MK berpendirian pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif yang konstitusional adalah diselenggarakan secara serentak," kata Ketua Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2020.
 
(Baca:Tiga Masalah Sistem Pemilu Serentak 2019)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anwar menjelaskan dasar penyelenggaraan pemilu serentak termaktub dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, 23 Januari 2014. MK menilai untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu lembaga perwakilan, paling tidak harus memperhatikan 3 pertimbangan pokok, yaitu kaitan dengan sistem pemilihan dan pilihan siatem pemerintahan presidensil, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
 
“Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhmya, demikiam diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi,” jelas Anwar.
 
MK berpandangan keserentakan pemilu bertujuan memperkuat sistem presidensial dan menegaskan efisiensi pelaksanaan pemilu. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
 
Sementara, Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. (Deden Muhaamad Rojani)

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif