Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

KPU Pegang Komitmen Presiden soal Pilkada Langsung

Nasional pemilu serentak 2019
Whisnu Mardiansyah • 18 November 2019 12:31
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) hakulyakin Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dengan mekanisme secara langsung. KPU percaya dengan sikap Presiden Joko Widodo yang ingin mekanisme pilkada langsung dipertahankan.
 
"Sudah ada pernyataan Presiden melalui jubir (juru bicara). Jadi itu yang menjadi pegangan," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi kepada Medcom.id, Senin, 18 November 2019.
 
Menurut dia, KPU sejauh ini juga tetap berpegang pada aturan perundang-undangan. Selama belum ada revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan gubernur hingga wali kota/bupati tetap secara langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, saat disinggung terkait besarnya biaya politik di pilkada langsung, Pramono enggan merinci. "Silakan ditanya ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) yang mewacanakan pilkada tidak langsung," jelas dia.
 
Sebelumnya, Tito berencana mengkaji pilkada langsung. Dia menilai pilkada langusung memiliki sisi negatif, yakni politik biaya tinggi, walaupun meningkatkan partisipasi demokrasi. Pemerintah mencontohkan pada 2012 saja, alokasi dana pilkada per wilayah Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.
 
Wacana Tito mengevaluasi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD.
 
Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut Kepala Negara menolak kepala daerah dipilih DPRD. Pilkada langsung dianggap masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia.
 
Pilkada langsung telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal. Presiden Jokowi berpandangan evaluasi pilkada tetap akan dilakukan, tetapi hanya bersifat pada teknis penyelenggaraan.
 
"Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan," kata Fadjroel.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif