• Card 1 of 30
Nasional

KPU tak Mau Lagi Kompromi soal Eks Koruptor Nyaleg

Siti Yona Hukmana    •    20 Juni 2018 16:03

Komisioner KPU Viryan - Medcom.id/M Rodhi Aulia Komisioner KPU Viryan - Medcom.id/M Rodhi Aulia

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menghormati porsi kementerian/lembaga lain. Hal ini, menyusul permintaan Kemenkum HAM untuk melakukan sinkronisasi ulang terhadap Peraturan KPU (PKPU)  terkait larangan mantan narapidana korupsi mengikuti pencalonan legislatif (caleg). 

"Aneh. Semua orang tahu, publik juga mengetahui bahwa klausul itu di PKPU 14 tahun 2018 tidak ada persoalan. Kami menghormati Kemenkum HAM dan mohon kita juga bisa saling menghormati porsi lembaga masing-masing," kata Komisioner KPU Viryan ketika dikonfirmasi, Rabu, 20 Juni 2018.

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 itu yakni tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada Bab VII Pasal 60 huruf j disebutkan, calon anggota DPD bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Dengan demikian, KPU menilai Kemenkum HAM tidak konsisten atas keputusannya. Viryan berharap ketidaksepahaman terkait larangan mantan koruptor nyaleg diuji materi ke Mahkamah Agung (MA).

(Baca juga: KPU Diminta Sinkronisasi Ulang PKPU)

"Secara terang-benderang Kemenkum HAM tidak konsisten. Ini tidak baik untuk praktik bernegara kita. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah jelas, jika tidak setuju bisa diuji materi di MA," tutur dia. 

Viryan mengaku keputusan KPU sudah final. Untuk itu ia menilai tidak perlu melakukan sikronisasi lagi. Ia berharap Kemenkum HAM konsisten atas sikapnya.

"Persepsi kami (KPU) sudah sama, kami pun sudah final. Silakan saja kalau misalnya tidak mau diundangkan, ada kondisi terburuk ya semua ini akan dicatat oleh sejarah dalam proses pemilu kita," tandas dia. 

Viryan menyerahkan semuanya kepada publik untuk menilai substansi PKPU terkait larangan mantan narapidana korupsi nyaleg itu.

"Silakan publik menilai bagaimana kerja kami dan kerja masing-masing pihak yang terkait pengundangan PKPU tersebut," pungkas dia.