lembaga penyiaran
30cards

lembaga penyiaran

Updated 09 Oktober 2018 23:51
  1. Single Mux Dinilai Sekadar Wacana
  2. Langkah Pemerintah Terapkan Single Mux tak akan Mudah
  3. ATVSI Dorong Pengawasan Konten Ketimbang Mengatur Sistem Penyiaran
  4. Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Penyiaran Tanpa Swasta
  5. Penerapan Single Mux Dikhawatirkan Abaikan Infrastruktur Swasta
  6. DPR Segera Panggil Menkominfo
  7. Pemerintah Diminta Pikir Matang Peralihan Sistem Frekuensi
  8. Pemerintah Diminta Atur Platform Penyiaran
  9. RUU Penyiaran Harusnya Atur Konten bukan Infrastruktur
  10. Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli
  11. Fraksi NasDem Dukung Sistem Penyiaran Hybrid
  12. Wiranto Tegaskan Pentingnya Perubahan TV Analog ke Digital
  13. DPR-Pemerintah Sepakati Sistem Hybrid Multiplexing
  14. Baleg Diminta Segera Selesaikan RUU Penyiaran
  15. Single Mux Diprediksi Ciptakan Monopoli Baru di Industri Penyiaran
  16. Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Frekuensi Single Mux
  17. Konsep Hybrid Dinilai Ciptakan Persaingan Sehat
  18. RUU Penyiaran tak Bisa Langsung Disahkan di Paripurna
  19. RUU Penyiaran Belum Final
  20. Usulan ATVSI terkait RUU Penyiaran
  21. Polemik Single dan Multi-operator di Industri Penyiaran Versi KPI
  22. Single Mux Diterapkan, Aset TV Swasta Harus Diganti
  23. ATVSI: Single Mux Ancam Demokratisasi Media
  24. ATVSI Temui Dewan Pers Bahas RUU Penyiaran
  25. Pembahasan RUU Penyiaran Terbentur Konsep Single Mux dan Multi Mux
  26. Pembahasan RUU Penyiaran Dinilai Dipengaruhi Kondisi Politik
  27. RUU Penyiaran Belum Temukan Titik Terang
  28. Skema Single Mux Bebani Investor Televisi
  29. Skema Single Mux Dinilai tak Sesuai Demokrasi
  30. Pemerintah Disarankan Menerapkan Konsep Hybrid
  • Card 29 of 30
Nasional

Skema Single Mux Dinilai tak Sesuai Demokrasi

M Sholahadhin Azhar    •    19 Oktober 2017 16:57

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judhariksawan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judhariksawan

medcom.id, Jakarta: Isu penerapan single mux atau pengaturan wewenang penyiaran di satu pihak dalam RUU Penyiaran ditentang banyak kalangan. Salah satunya lantaran skema itu dinilai tak sesuai demokrasi. 

"Kalau kemudian penyiaran ini hendak dikendalikan lagi oleh negara, ini akan menjadi pertanyaan. Konsep demokrasi yang kita usung dan konsep demokratisasi penyiaran ini bagaimana," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judhariksawan di Pulo Gadung, Kamis 19 Oktober 2017.

Judha menuturkan, sejak 1999, rezim berganti menjadi lebih demokratis dan termuat dalam konstituen. Lalu, dalam perkembangannya aturan mengenai penyiaran yang lebih demokratis dituang dalam Undang-undang Tahun 32 Tahun 2002. Namun, regulasi itu terancam oleh Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA).

Padahal, Judha menilai regulasi itu bermanfaat untuk memberi kebebasan pada masyarakat. Supaya pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi penyiaran. 

"Karena di sana ada human rights, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Itu kan ke sana konsepnya," kata eks anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu. 

(Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dari Kegagalan Single Mux di Malaysia)


Ia mengaku, pernah meminta Dewan Perwakilan Raykat (DPR) untuk memerhatikan matang-matang, makna demokrasi di Undang-undang Penyiaran tahun 2002 itu. Karena, selain menciderai demokrasi, single mux berdampak buruk bagi televisi-televisi yang sudah ada. 

Sejumlah televisi swasta mengucurkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur. Terlebih apa yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini bukan tanpa dasar, mereka mematuhi regulasi yang disusun pemerintah. 

Melalui aturan itu, penyelenggara siaran televisi swasta diberi hak menggunakan frekuensi selama 10 tahun. Lalu, menjadi komersil untuk menanggung biaya pengelolaan frekuensi siaran itu.

"Sehingga kalau  ini diubah lagi tatanannya kerugian-kerugian yang timbul ini menjadi persoalan, infrastruktur yang sudah ada, sumber daya manusianya," kata Judha.

(Baca juga: Daftar Kerugian Penerapan Single Mux Operator di Industri Penyiaran)
 

lembaga penyiaran
30cards

lembaga penyiaran

Updated 09 Oktober 2018 23:51
  1. Single Mux Dinilai Sekadar Wacana
  2. Langkah Pemerintah Terapkan Single Mux tak akan Mudah
  3. ATVSI Dorong Pengawasan Konten Ketimbang Mengatur Sistem Penyiaran
  4. Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Penyiaran Tanpa Swasta
  5. Penerapan Single Mux Dikhawatirkan Abaikan Infrastruktur Swasta
  6. DPR Segera Panggil Menkominfo
  7. Pemerintah Diminta Pikir Matang Peralihan Sistem Frekuensi
  8. Pemerintah Diminta Atur Platform Penyiaran
  9. RUU Penyiaran Harusnya Atur Konten bukan Infrastruktur
  10. Sistem Single Mux Berpotensi Lahirkan Monopoli
  11. Fraksi NasDem Dukung Sistem Penyiaran Hybrid
  12. Wiranto Tegaskan Pentingnya Perubahan TV Analog ke Digital
  13. DPR-Pemerintah Sepakati Sistem Hybrid Multiplexing
  14. Baleg Diminta Segera Selesaikan RUU Penyiaran
  15. Single Mux Diprediksi Ciptakan Monopoli Baru di Industri Penyiaran
  16. Pemerintah Dinilai Belum Mampu Kelola Sistem Frekuensi Single Mux
  17. Konsep Hybrid Dinilai Ciptakan Persaingan Sehat
  18. RUU Penyiaran tak Bisa Langsung Disahkan di Paripurna
  19. RUU Penyiaran Belum Final
  20. Usulan ATVSI terkait RUU Penyiaran
  21. Polemik Single dan Multi-operator di Industri Penyiaran Versi KPI
  22. Single Mux Diterapkan, Aset TV Swasta Harus Diganti
  23. ATVSI: Single Mux Ancam Demokratisasi Media
  24. ATVSI Temui Dewan Pers Bahas RUU Penyiaran
  25. Pembahasan RUU Penyiaran Terbentur Konsep Single Mux dan Multi Mux
  26. Pembahasan RUU Penyiaran Dinilai Dipengaruhi Kondisi Politik
  27. RUU Penyiaran Belum Temukan Titik Terang
  28. Skema Single Mux Bebani Investor Televisi
  29. Skema Single Mux Dinilai tak Sesuai Demokrasi
  30. Pemerintah Disarankan Menerapkan Konsep Hybrid