Meski memiliki cita-cita besar, namun implementasi dari keseluruhan program bukan perkara mudah. Sejumlah hambatan masih banyak terbentang dan perlu dicarikan solusi yang tepat agar memang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di sisi lain, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dirasa hingga masyarakat di level lapisan paling bawah.
Baca: Mau Berpartisipasi di BBM Satu Harga, Harus Ikut Beauty Contest
Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan laporan tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Laporan kinerja ini terbilang penting karena bisa menjadi alat ukur keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan semua janji-janjinya. Pengumuman laporan kinerja ini mencakup seluruh kementerian dan lembaga (k/l) dan bisa diakses masyarakat.
Baca: Ada Seleksi Khusus Jika Badan Usaha Swasta Mau Terapkan BBM Satu Harga
Jika ditinjau dari aspek perekonomian diumumkan terdiri dari pembangunan manusia, pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, membangun bumi Papua, hingga mewujudkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah dalam rangka keadilan dan pemerataan energi di timur Indonesia.
Apabila ditelisik, Pemerintahan Jokowi-JK memang sudah banyak mencapai prestasi. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif dan tetap stabil. Sepanjang 2016, pertumbuhan ekonomi di 5,02 persen dan hingga kuartal I-2017 mencapai 5,01 persen. Kondisi itu bisa dicapai meski sejumlah negara di dunia tumbuh lebih lambat dibandingkan Indonesia.
Jika dikaitkan dengan keadilan dan pemerataan di timur Indonesia, tercatat indeks pembangunan manusia di Papua Barat yaitu di 2014 berada di 61,28, lalu di 2015 naik menjadi 61,73, dan di 2016 kembali naik menjadi 62,21. Bahkan, usia harapan hidup di Papua terus menguat jadi 65,09 di 2016. Sementara gini ratio turun yakni di 0,39 pada 2016.
Baca: Swasta Bisa Ikut Berpartisipasi di BBM Satu Harga
Sedangkan terkait Trans Papua terbagi dalam tiga segmen. Segmen pertama: Jayapura-Arso-Waris-Yetti. Segmen kedua: Yetti-Ubrub-Oksibil. Segmen ketiga: Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke. Adapun total panjang jalan Trans Papua mencapai 3.259,45 kilometer (km). Penerima Kartu Indonesia Sehat di Papua dan Papua Barat sampai Juli 2017 mencapai 3,33 juta.
.jpg)
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Bila membaca Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden memang terlihat sudah ada hasil dari pembangunan timur Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila diteliti lebih mendalam, ada langkah nyata agar tidak ada lagi aktivitas perekonomian yang terpusat di Jawa semata.
Memang pemerintah memiliki strategi Indonesia sentris guna mengatasi ketimpangan wilayah. Hal itu dengan dilakukannya persebaran proyek prioritas nasional yang merata di beberapa wilayah di Tanah Air. Menurut laporan tersebut, Bali dan Nusa Tenggara tercatat ada sebanyak 15 proyek dengan nilai mencapai Rp11 triliun.
Baca: Komitmen Bersama Mencegah Kebakaran Hutan & Lahan
Lalu Sumatera tercatat ada sebanyak 61 proyek dengan nilai Rp638 triliun. Kalimantan tercatat ada sebanyak 24 proyek dengan nilai Rp564 triliun. Sementara di Sulawesi tercatat 27 proyek dengan nilai Rp155 triliun, dan Maluku & Papua tercatat sebanyak 13 proyek dengan nilai mencapai sebesar Rp444 triliun.
Kendati menuai banyak pujian lantaran prestasi yang ditorehkan, tetapi bukan berarti semua Pekerjaan Rumah (PR) sudah selesai. Pasalnya, masih banyak yang harus dilakukan dan sejumlah perbaikan yang dipercepat pelaksanaanya agar semua janji kampanye Jokowi-JK saat mencalonkan diri menjadi pemimpin bisa terlaksana 100 persen.
Membangun pondasi kokoh dan berkelanjutan di timur Indonesia, misalnya, menjadi hal penting yang harus dilakukan agar aktivitas perekonomian tidak terlalu terpusat melainkan bisa tersebar di seluruh wilayah di Tanah Air. Di titik ini, pembangunan infrastruktur yang menjawab persoalan dan tersedianya energi yang berkeadilan dan merata sangat penting.
Bangun Timur Indonesia
Pemerintah mengeluarkan semua amunisi guna membangun timur Indonesia terutama di Papua dan Papua Barat. PT Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di energi, pun juga didorong yang salah satunya untuk memaksimalkan kesuksesan penerapan BBM satu harga. Pertamina memiliki peranan penting sejalan dengan kemampuan dan kapasitasnya.
Baca: Kebakaran Lahan Gambut di Bengkalis tak Boleh Terulang
Sejauh ini, setidaknya sudah ada tiga wilayah distrik di kawasan Teluk Cenderawasih dan Pegunungan Tengah masuk program pelaksanaan pemberlakuan BBM satu harga di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan, satu dari tiga sasaran pelaksanaan BBM satu harga yakni Obano di Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai sudah terealisasi.
"Sedangkan dua distrik lain yaitu Distrik Kepulauan Aururi, Kabupaten Supiori, dan Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen diupayakan di 2017 ," kata Sales Executif Retail Wilayah II Pertamina Marketing Operasional Region 8 Maluku-Papua Fresly Leo Candra Hutapea.
.jpg)
Truk tanki BBM antre di Terminal BBM (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Tidak hanya di situ, sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 perihal Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) & Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2017 maka telah didirikan SPBU Kompak di Kepulauan Karimunjawa berkaitan dengan penerapan BBM satu harga.
Selain itu, Pulau Seram juga menjadi sasaran penerapan BBM satu harga, disusul oleh penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh, Kalimantan. Pertamina mengemban tugas untuk melakukan program BBM satu harga di 15 titik yang tersebar di lima provinsi di Kalimantan ini.
Baca: Komitmen Pertamina Sei Pakning dalam Mitigasi Kebakaran Lahan
Sejauh ini, sudah terealisasi sebanyak tiga titik yaitu di Long Apari, Kab. Mahakam, Kalimantan Timur; kemudian Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat; dan Krayan, Kalimantan Utara. Sebelumnya untuk mendistribusikan BBM ke Long Apari, Kalimantan Timur, distribusi dari Samarinda harus menempuh jalur darat yang memakan waktu lebih dari 10 jam.
Bahkan, BBM tersebut dipindahkan ke kapal motor tank ke Long Bagun dan selanjutnya dipindahkan ke drum berkapasitas 200 liter menggunakan long boat, truk, dan terakhir menggunakan ketinting ke lembaga penyalur di Long Apari.
Upaya keras Pertamina bisa dikatakan berhasil menekan harga BBM di Long Apari dengan harga awal satu liter premium dan solar yaitu Rp15.000-Rp18.000 menjadi Rp6.450 per liter untuk premium dan solar menjadi sebesar Rp5.150 per liter.
Baca: Pelumas Nasional Mulai Rambah Italia dan Afsel
Tidak jauh berbeda dengan penyaluran ke Long Apari, upaya Pertamina dalam mewujudkan BBM satu harga di wilayah Seruyan pun dipenuhi dengan berbagai tantangan, khususnya kendala infrastruktur.
.jpg)
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)
Mobil tangki yang membawa BBM dari TBBM Sampit harus menempuh perjalanan darat hingga 200 km dengan 70 persen kondisi jalan yang masih berupa tanah. Dengan kondisi tersebut, mobil tangki membutuhkan waktu 5-7 jam perjalanan, bergantung pada kondisi cuaca.
Baca: Mitigasi Kebakaran Lahan oleh Pertamina Sei Pakning Diapresiasi
Program BBM satu harga juga menjangkau Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Peresmian program BBM satu harga di Talaud ditandai dengan peresmian SPBU Kompak 76.95806 di Kecamatan Melonguane, Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud. Di Sulawesi, secara keseluruhan akan ada 13 SPBU Kompak yang merupakan bagian dari program BBM satu harga.
Sedangkan data Juli 2017, Pertamina akan segera merealisasikan BBM satu harga di 25 titik. Realisasi tersebut menyusul akan beroperasinya kembali lembaga penyalur pendukung pelaksanaan program BBM satu harga di empat lokasi. Hingga akhir Juni lalu, realisasi pengoperasian lembaga penyalur BBM satu harga di seluruh Indonesia mencapai 21 titik.
Sebanyak 21 titik tersebut terdiri dari delapan titik yang merupakan bagian program Papua satu harga, satu titik di Krayan, Kalimantan Utara, serta 12 titik dari 54 titik yang menjadi target pelaksanaan program Indonesia satu harga tahun ini.
Baca: Banyak Kargo LNG Belum Terserap, Pemerintah akan Perbaiki Neraca Gas
Di Juli, Pertamina bersama mitra mengoperasikan empat lembaga penyalur BBM satu harga. Keempat titik tersebut meliputi Halmahera Selatan, Maluku Utara, Pulau Kabaruan, dan Pulau Karakelang, di Sulawesi Utara, dan Seram Bagian Barat, Maluku.
Realisasi BBM Satu Harga Perlu Waktu
Proses pemetaan hingga terealisasinya BBM satu harga di suatu wilayah memerlukan waktu karena setelah lokasi ditetapkan, Pertamina perlu melakukan survei transportasi BBM, menggandeng investor lokal, pembangunan infrastruktur, dan akhirnya lembaga penyalur berupa APMS di wilayah yang menjadi sasaran BBM satu harga beroperasi.
.jpg)
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)
Dalam roadmap BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, sebanyak 50 titik 2018, dan 46 titik pada 2019. Estimasi penyaluran BBM di daerah-daerah target program BBM satu harga akan mencapai sekitar 215 ribu kiloliter (kl) pada 2017 dan menjadi 580 ribu kl pada 2019.
Baca: Swasta Bisa Ikut Berpartisipasi di BBM Satu Harga
Dalam pelaksanaannya, Elia Massa Manik sebagai nakhoda utama tentu dituntut untuk mengeluarkan segenap kemampuannya guna menggerakkan 'kapal besar' bernama Pertamina terkait kesuksesan penerapan BBM satu harga. Hal ini perlu seiring dengan sejumlah kendala yang hadir termasuk perlu ada koordinasi intensif terhadap pihak terkait.
Elia Massa Manik yang dipilih Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menggantikan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina tidak dipungkiri memang sudah mengeluarkan 'taring' ketika menduduki BUMN besar yang bergerak di sektor energi itu. Optimalisasi penerapan program BBM satu harga terus menjadi salah satu perhatian sejalan dengan perintah Presiden Jokowi.
Baca: Sambut Hari Raya Galungan, Pertamina Tambah Pasokan LPG di Bali
Dalam sebuah kesempatan, Elia mengaku, pihaknya mampu mengatasi kendala dalam penyaluran BBM khususnya penyaluran ke daerah yang tergolong daerah 3T yakni terpencil, terluar, dan terdepan. Meski tidak mudah, dalam setengah tahun penerapan BBM satu harga di seluruh Indonesia, Pertamina sudah mampu memetakan kendala-kendala yang dihadapi.
"Jadi awal agak sedikit lebih lambat tapi kedepannya akan lebih cepat," kata Massa.
Adapun kendala besar yang diakui Massa dalam penyaluran BBM adalah moda transportasi. Beberapa daerah memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda-beda tidak hanya dari laut dan darat, tetapi ada juga harus pakai udara. Ia menilai, kondisi ini menjadi satu tantangan tersendiri.
Baca: Pertamina Sebut Tidak Adil Vivo Jual BBM RON 88
"Tapi kita nanti mencari cara bagaimana mengakselerasi. Sehingga kalau kita di kuartal pertama di 2019 itu bisa 150 titik kita yang sudah ditargetkan Kementerian ESDM dan BPH Migas bisa selesaikan," ujar mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (holding) ini.
Upaya Pertamina dan pihak lain yang ditugaskan untuk menerapkan BBM satu harga memang tidak selalu mulus. Bila didalami, setidaknya ada 14 lokasi yang terkendala proses perizinan di pemerintah daerah. Hal semacam ini yang patut dicarikan solusinya agar penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah di Indonesia bisa terlaksana.
Sebanyak 14 lokasi tersebut ialah Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Timbun-Papua, Kecamatan Gido-Nias-Sumatera Utara, Kecamatan Bawato-Nias-Sumatera Utara, Kepulauan Mentawai-Sumatera Barat, serta Kecamatan Jemaja Kepulauan Riau.
Baca: Dibandingkan Revvo 89, BBM Pertamina Tidak Apple to Apple
Kemudian Kecamatan Pulau Laut-Kepulauan Riau, Kecamatan Tambelan- Kepulauan Riau, Kecanatan Serasan-Natuna-Kepulauan Riau, kecamatan puring Kencana-Kapuas Hulu-Kalimantan Barat, dan Kecamatan Wawon Barat-Kobawe Kepulauan-Sulawesi Tenggara.
.jpg)
Ilustrasi (MI/ARYA MANGGALA)
Dalam penerapan BBM satu harga maka pemerintah memang membutuhkan dukungan dari pihak terkait. Karenanya, pemerintah mengizinkan swasta berpartisipasi. Saat ini, selain Pertamina, pemerintah juga menugaskan lembaga penyalur swasta, yaitu PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk untuk menjalankan program BBM satu harga.
Baca: Pertamina Butuh Rp1,2 Triliun Distribusi BBM Satu Harga ke Pelosok Negeri
"Secara proaktif kami meminta agar pihak swasta juga lebih berperan dalam membangun infrastruktur untuk BBM satu harga di daerah terpencil," jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.
Meski demikian, perlu ada seleksi khusus untuk badan usaha swasta yang ingin berpartisipasi dalam penerapan BBM satu harga. Pertama, untuk badan usaha lain yang ingin berpartisipasi dalam menjalankan BBM satu harga agar segera mengajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
BPH Migas menyatakan untuk badan usaha swasta yang ingin berpartisipasi dalam penerapan program BBM satu harga maka harus melalui lelang atau beauty contest. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, saat ini badan usaha yang resmi menyalurkan BBM di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar adalah Pertamina dan AKR Corporindo.
Jika ada badan usaha swasta lain yang berminat membuka bisnis di pelosok Tanah Air, maka harus melalui beauty contest yang dilakukan oleh BPH Migas. "Sampai saat ini hanya Pertamina dan AKR saja yang melaksanakan untuk penyaluran BBM satu harga. (Jika swasta berminat) Harus melalui lelang atau body contest oleh BPH Migas pada tahun sebelumnya," kata Fanshurullah.
Peta Jalan Penerapan BBM Satu Harga
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku telah menyiapkan peta jalan untuk penerapan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Adapun Pertamina diminta untuk membangun Agen Premium Minyak Solar (APMS) di 22 lokasi di 2017. Setelah itu, pada 2018 pemerintah akan memberikan penugasan lagi untuk 45 lokasi.
Lalu, pada 2019 memberikan penugasan untuk 29 lokasi dan pada 2020 memberikan penugasan untuk 12 lokasi. Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, pada lokasi tertentu yang belum terdapat penyalur maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberikan penugasan baru kepada badan usaha penerima penugasan untuk melakukan hal itu.
Baca: 14 Lokasi BBM Satu Harga Terkendala Perizinan
Selain itu, Jonan juga menetapkan badan usaha penerima penugasan memberikan insentif berupa margin keuntungan lebih tinggi kepada penyalur di wilayah tertentu. Hingga 2020, Jonan menargetkan, ada sebanyak 108 penyalur di lokasi tertentu.
"Lokasi tertentu adalah lokasi yang belum terdapat penyalur JBT dan JBKP yang akan ditetapkan oleh Dirjen Migas. Selain itu, badan usaha wajib menunjuk penyalur baru dan penyalur tidak dibebani biaya distribusi jika belum ada lokasi tersebut," pungkas Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
