“Di dalam rekap dua gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” tutur Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, dalam Taklimat Media TKA di Ruang Rapat BKPDM, Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026.
Angka itu mencakup temuan dari gelombang pertama dan kedua. Rinciannya, gelombang pertama mencatat 308 dugaan pelanggaran, sedangkan gelombang kedua 69 dugaan.
Pelanggaran tidak hanya dilakukan siswa. Sebagian terjadi karena proktor dan pengawas menyiarkan langsung atau mengunggah foto ruang ujian ke media sosial.
Meski tidak selalu menampilkan soal, tindakan itu tetap dianggap pelanggaran karena tidak sesuai prosedur. “Itu termasuk pelanggaran karena tidak boleh dilakukan seperti itu. Dilakukan oleh proktor yang sedang mengawasi ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial, itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” tegas Toni.
Baca Juga :
Catat! Ini Rincian Jenis Pelanggaran dan Sanksi TKA 2026 bagi Pengawas, Proktor, dan Peserta
Toni membenarkan 308 pelanggaran TKA 2026 yang sempat beredar di media sosial. Kemendikdasmen sudah mengecek ulang temuan itu agar datanya akurat.
Pihaknya sudah mengirim surat teguran ke seluruh satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran. Toni menegaskan sekolah tidak boleh melakukan pelanggaran selama ujian.
“Sekarang sudah clear bahwa mereka memang tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian, apalagi pelanggaran berat, karena memang tidak boleh diekspos di media sosial tentang pelaksanaan ujian,” tutur dia.
Toni mengayakan sanksi bisa dijatuhkan kepada siswa, proktor, hingga pengawas. Keputusannya menunggu hasil pemeriksaan Itjen.
Tim Itjen sudah turun ke lapangan dan rincian sanksi akan diumumkan lewat kanal resmi. Toni menyatakan keputusan tidak akan diambil hanya berdasarkan bukti di media sosial.
Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 agar dinas pendidikan, kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), dan sekolah menjalankan tata tertib. BKPDM juga mengirim tiga surat tindak lanjut kepada pihak terkait.
Permohonan pengendalian konten diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan pengawasan dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Ombudsman RI di 34 provinsi. Sekolah diminta memastikan siswa, pengawas, dan petugas memahami tata tertib sebelum tes dimulai. (Talitha Islamey)
