Sejauh mana upaya afirmasi pemerintah agar BUMN membeli produk dari UMKM?
Pada rapat terbatas di November 2019, kami dari kementerian mengusulkan agar Presiden memerintahkan BUMN untuk pembelian produk UMKM. Waktu itu langsung disetujui. Ini memang sudah dalam bentuk rapat terbata.
Lalu pada Februari kemarin, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membuat edaran kepada para menteri. Di dalam setiap rapat juga sudah ditekankan oleh Presiden agar kementerian atau lembaga untu berbelanja produk UMKM.
UMKM produk mi. Foto: Antara/Fauzan
Mungkin implementasinya ini yang masih harus didorong. Kalau sekarang ada LKPP. Lembaga ini akan memudahkan kalau produk yang sudah terdaftar di sana tidak lagi harus lewat tender. Kami akan terus dorong. Presiden juga akan memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan LKPP untuk memonitor realisasi belanja.
UMKM banyak yang tidak berminat mengambil kredit modal karena tidak ada kepastian serapan produk. Buntutnya, stimulan PEN UMKM tidak dimanfaatkan maksimal. Bagaimana Anda menyikapi ini?
Memang sudah bisa diperkirakan, pada situasi sekarang kalau ditawarkan pinjaman baru meskipun bunga murah, penyerapannya akan rendah. Tapi nanti ini akan sangat berguna ketika ekonomi mulai bergerak.
Kalau stimulan PEN UMKM dalam bentuk restrukturisasi, sudah otomatis semua menunda pembayaran dan cicilan. Stimulan yang ini sudah pasti jalan.
Seberapa besar dampak dari penyerapan produk UMKM oleh kementerian lembaga dan BUMN, saya belum hitung. Tapi kalau belanja kementerian dan lembaga ini maksimal sebesar Rp321 triliun tahun ini.
Itu saya kira yang bisa menggerakkan UMKM luar biasa besar. Ditambah nanti dengan BUMN. Tentu ini tidak bisa menggerakkan semua.
Beberapa sektor UMKM masih bertumbuh seperti sektor pangan. Makanya, pertanian masih tumbuh 16 persen. Menurut saya ini akan cukup signifikan. Sekarang yang punya daya beli siapa lagi kalau bukan pemerintah dan BUMN.
Saya juga sedang mengusulkan program lain, misalnya produk UMKM seperti hasil tangkapan nelayan yang tidak bisa terserap. Sudah ada perintah oleh Presiden agar dibeli oleh BUMN Pangan, dalam hal ini PT Perikanan Nusantara (Perinus). Sehingga, ikan bisa disimpan di gudang beku mereka. Setelah kita inventarisasi, ada gudang yang muat hingga 400 ribu ton.
Lalu produk seperti kopi yang pembeliannya dihentikan oleh eksportir karena permintaan sedang turun, begitu pula jagung. Sebab, sekarang orang fokus pada makanan pokok.
Ini kami minta agar bisa diserap BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan PT Berdikari. Saya sudah usul agar diefektifkan resi gudang.
Kami harap dengan program jaminan sosial yang diperluas dan digelontorkan ke masyarakat akan membuat daya beli terjaga walaupun mungkin nanti tidak kembali normal.
Maka, bagaimana sekarang kita mendorong solidaritas sosial agar punya komitmen untuk belanja produk dalam negeri. Supaya dengan daya beli yang terbatas ini, kita tetap bisa mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri.
