3. Aturan Wajibkan/Larang Seragam Khusus Keagamaan Harus Dicabut
Dalam SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah, Pemda maupun sekolah harus menyisir ulang regulasi, baik itu Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan sekolah yang sifatnya tak menghargai keberagaman. Pencabutan aturan paling lama sebulan sejak SKB 3 Menteri ini terbit, tepatnya 5 Maret 2021."Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut," ujar Nadiem.
Berita selengkapnya di sini
4. Pemberian Dana BOS Dikaji Ulang Bagi Sekolah yang Melanggar
Mendikbud Nadiem Makarim menyebut akan memberikan sanksi tegas jika terdapat sekolah yang masih melakukan tindak intoleran terkait pilihan atribut seragam. Salah satunya, mengkaji ulang pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang melanggar ketentuan SKB seragam sekolah."Kemendikbud siap melakukan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS," kata Nadiem
Berita selengkapnya di sini
5. Ancaman Sanksi untuk Gubernur
Kemendagri dapat memberikan sanksi pada Pemda yang tidak menjalankan SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah. Dalam hal ini, pemberian sanksi bisa diberikan kepada gubernur.SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah mengatur bahwa Pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi SKB ini. Sedangkan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota.
Kemendagri, bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Lalu, Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.
Berita selengkapnya di sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
