Cek 8 Program Bantuan Pemerintah Sepanjang 2021

Jakarta: Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial sepanjang tahun ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Berbagai program bantuan tersebut sudah masuk dalam pagu anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan alokasi sebesar Rp186,64 triliun.
 
Bantuan yang diberikan berupa subsidi listrik, sembako, kuota internet, uang tunai, hingga pelatihan kerja dengan menyasar karyawan/pekerja, korban PHK, pelaku UMKM, pelajar, termasuk guru honorer.
 
Medcom.id, Jumat, 24 Desember 2021, merangkum sebanyak delapan bantuan sosial disalurkan pemerintah sepanjang tahun ini.

1. Kartu Sembako

Kartu Sembako dulu disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan sosial pangan ini disalurkan secara nontunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2020.

Pemerintah menganggarkan Rp42,37 triliun dan menyasar 18,8 juta KPM atau 75,2 juta orang di seluruh Indonesia pada 2021. Tahun sebelumnya, program ini sudah menyasar 19,41 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 32,4 triliun.
 
Penerima program sembako mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu dan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021. Khusus bagi warga Jabodetabek tidak lagi menerima bantuan yang sama tapi diganti dengan bantuan tunai langsung.
 
Bahkan, mereka menerima bantuan tambahan sebesar Rp400 ribu selama dua bulan pada Juli hingga Agustus 2021. Dengan begitu, pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp7,52 triliun, sehingga total alokasi dana pada program kartu sembako menjadi Rp49,89 triliun.
 
Pada periode Oktober-Desember 2021, penerima kartu sembako kembali mendapatkan bantuan tambahan Rp300 ribu per bulan. Bantuan top up Kartu Sembako ini merupakan hasil alokasi dana perlindungan sosial (perlinsos). Pemerintah menargetkan 694 ribu dari 18,8 juta KPM menerima tambahan bantuan ini atau khusus kategori miskin ekstrem di 35 kabupaten/kota.

Cara penyaluran kartu sembako:

• Setelah proses verifikasi data dan registrasi di bank Himbara, peserta akan mendapat kartu berisi saldo.
• Mendapat saldo awal Rp150 ribu per bulan menjadi Rp200 ribu per bulan.
• Penerima manfaat bisa membelanjakan uang bantuan tersebut di e-Warong yang telah bekerja sama dengan pihak bank penyalur.

Cara mengecek daftar penerima bansos:

1. Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan data provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Ketik delapan huruf kode sesuai dengan kotak yang tertera. Jika kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru.
5. Kemudian, klik tombol Cari Data.
6. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang dimasukkan.

 

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini sudah berjalan sejak 2007 dengan dasar peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 
Dikutip dari laman Kementerian Sosial, bantuan tunai PKH ditargetkan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp28,71 triliun pada 2021.
 
Sebelumnya anggaran PKH 2020 dinaikkan dari Rp29,13 juta menjadi Rp37,4 triliun. Kenaikan seiring dengan penambahan penerima manfaat dari sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Bahkan frekuensi penyaluran bansos PKH juga diubah dari awalnya empat kali dalam setahun menjadi setiap bulan.

Berikut kriteria penerima PKH 2021:

• Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
• Anak usia 0-6 tahun, maksimal dua anak.
• Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
• Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
• Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
• Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
• Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal satu orang dan berada dalam keluarga.
• Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal satu orang dan berada dalam keluarga.

Besaran dana bantuan PKH 2021:

• Ibu hamil: Rp3 juta/tahun (Rp250 ribu/bulan).
• Balita: Rp3 juta/tahun (Rp250 ribu/bulan).
• SD: Rp900 ribu/tahun (Rp75 ribu/bulan).
• SMP: Rp1,5 juta/tahun (Rp125 ribu/bulan).
• SMA: Rp2 juta/tahun (Rp167 ribu/bulan).
• Disabilitas: Rp2,4 juta/tahun (Rp200 ribu/bulan).
• Lansia: Rp2,4 juta/tahun (Rp200 ribu/bulan).

Cara penyaluran PKH 2021:

PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021 melalui bank anggota Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN).
 

3. BLT Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19.
 
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp28,8 triliun yang diambil dari anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun dengan target delapan juta penerima. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan BLT desa sebesar Rp300 ribu per bulan.
 
Pada 2020, alokasi anggaran BLT dana desa meningkat dari Rp21,19 triliun menjadi Rp31,79 triliun untuk 8,04 juta keluarga penerima manfaat di 74.616 desa. Sebelumnya, alokasi anggaran untuk BLT hanya sebesar 25 persen bagi desa yang memiliki dana desa kurang dari Rp800 juta per tahun.
 
Sementara itu, desa yang memiliki anggaran Dana Desa sebesar Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar harus mengalokasikan maksimal 30 persen dari total jumlah dana desa untuk BLT. Lalu, bagi desa yang menerima dana desa lebih dari Rp1,2 miliar harus mengalokasikan 35 persen dari total anggarannya untuk penyaluran BLT.

Berikut sasaran penerima BLT desa:

• Petani dan buruh tani.
• Pedagang dan UMKM.
• Nelayan dan buruh nelayan.
• Buruh pabrik.
• Guru.

Ini syarat penerima BLT desa:

1. Terdaftar sebagai warga miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa.
2. Tidak terdaftar sebagai peserta dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja.
3. Kehilangan mata pencaharian sebagai dampak covid-19.

Adapun cara penyaluran BLT desa melalui dua jenis. Pertama, transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Kemudian melalui sistem door to door, diberikan secara langsung ke rumah-rumah, jika tidak memiliki rekening di bank

Cara mengecek penerima BLT desa 2021:

1. Masuk ke laman sid.kemendesa.go.id.
2. Terdapat dua pilihan pencarian dana desa pada halaman depan.
3. Pilih pencarian dana desa berdasarkan nama desa.
4. Ketik nama desa, kemudian klik enter.
5. Setelah muncul nama desa, pilih BLT DD pada menu.
6. Kemudian daftar penerima akan terlihat.

4. BLT UMKM

BLT UMKM atau BPUM adalah bantuan sosial yang diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Program bansos ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit.
 
Pemerintah menargetkan 12,8 juta pelaku usaha mikro sebagai penerima BLT dengan total anggaran Rp15,36 triliun pada 2021. Untuk tahap pertama, program ini menyasar 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran Rp11,76 triliun, sedangkan tahap kedua menyasar tiga juta pelaku usaha mikro dengan anggaran Rp3,6 triliun.
 
Pada 2020, alokasi anggaran BLT UMKM mencapai Rp28,8 triliun yang disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Setiap penerima memperoleh Rp2,4 juta pada 2020 sedangkan tahun ini hanya Rp1,2 juta.

Berikut syarat penerima BLT UMKM:

• Warga Negara Indonesia.
• Memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul.
• Tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan.
• Bukan berasal dari anggota aparatur sipili negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.

Cara penyaluran BLT UMKM:

Penyaluran BLT UMKM dilakukan satu pintuk yakni oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melalui tiga bank yaitu BRI, BNI, dan Bank Aceh Syariah. Penerima yang tidak menjadi nasabah di antara tiga bank tersebut dapat melakukan pengambilan BLT di PT Pos Indonesia.

Cara mengecek penerima BPUM BLT UMKM:

1. Buka laman resmi BRI dan Login eform.bri.co.id/bpum.
2. Kemudian tuliskan nomor KTP untuk mengisi data pada kolom nomor KTP.
3. Setelah itu, masukkan kode verifikasi.
4. Klik atau tekan pada tombol proses Inquiry.
5. Kemudian daftar penerima akan terlihat.

 

5. Subsidi Listrik

Subsidi biaya listrik diberikan bagi pelanggan rumah tangga, serta UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus listrik sebesar Rp11,6 triliun yang terbagi menjadi Rp9,49 triliun untuk diskon listrik, dan sebesar Rp2,11 triliun untuk bantuan rekening minimum dan biaya abonemen.
 
Adapun sepanjang 2020, pemerintah melalui PLN telah menyalurkan stimulus listrik sebesar Rp13,15 triliun kepada 33,02 juta pelanggan.

Berikut kriteria penerima stimulus listrik:

- Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA.
- Pelanggan bisnis kecil daya 450 VA.
- Pelanggan industri kecil daya 450 VA.
- Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi.

Ini jenis stimulus/diskon tarif listrik 2021:

1. Pelanggan berdaya 450 Volt Ampere (VA)
- Diskon tarif listrik sebesar 100 persen selama Januari-Maret 2021.
- Diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama April-Desember 2021.
 
2. Pelanggan berdaya 900 VA bersubsidi
- Diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari-Maret 2021.
- Diskon tarif listrik sebesar 25 persen selama April hingga Desember 2021.
 
3. Bantuan biaya rekening minimum
- Diskon 100 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial selama Januari-Maret 2021.
- Diskon 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial selama April-Desember 2021.
 
4. Bantuan biaya beban atau biaya abonemen
- Diskon 100 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial selama Januari-Maret 2021.
- Diskon 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial selama April-Desember 2021.

Berikut skema penyaluran stimulus listrik 2021:

• Pengguna kapasitas 450 VA dan 900 VA pascabayar dapat menikmati pembebasan biaya secara langsung.
• Pengguna prabayar, atau para pengguna token akan diberikan diskon dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan.
• Untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.
• Potongan diberikan terhitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam tiga bulan terakhir.
• Untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis, dan industri.

Begini cara mengecek diskon tarik listrik:

1. Login ke https://stimulus.pln.co.id/.
2. Masukkan identitas pelanggan.
3. Gunakan IDPEL atau nomor meter.
4. Masukkan kata disamping pencairan.
5. Klik cari.
6. Muncul Keterangan penerima subsidi atau bukan penerima subsidi.

 

6. Subsidi Upah

Bantuan Subsidi Upah adalah bantuan pemerintah berupa gaji atau upah yang diberikan bagi pekerja/buruh yang terdampak pandemi covid-19. Penyaluran bantuan subsidi upah tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp8 triliun dengan target penerima sebanyak delapan juta pekerja.
 
Sementara itu, pemerintah menggelontorkan anggaran BSU 2020 sebesar Rp29,4 triliun bagi 12,4 juta orang atau 413.649 perusahaan. Namun, realisasi subsidi gaji tersebut baru mencapai 98,91 persen. Adapun kriteria penerima bantuan subsidi upah 2020 lebih longgar yakni karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, tanpa melihat wilayah sebaran PPKM level 3 dan level 4.

Berikut syarat penerima bantuan subsidi upah 2021:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.
3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.
4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan.

Begini skema penyaluran subsidi upah:

- Dana BSU akan langsung ditransfer ke penerima yang memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).
- Jika peserta tidak memiliki rekening Bank Himbara, Kemnaker dan perusahaan secara kolektif akan membuat akun rekening bagi penerima BSU.

5 cara mengecek penerima BSU 2021:

• Kunjungi website kemnaker.go.id.
• Daftar akun.
• Login setelah melakukan pendaftaran.
• Lengkapi profil.
• Cek pemberitahuan.

 

7. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja/buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi covid-19.
 
Program ini secara resmi mulai menerima pendaftaran secara on-demand atau mandiri melalui situs prakerja.go.id pada 11 April 2020 atau telah berjalan selama 20 bulan. Selama pandemi covid-19, program ini diubah menjadi semi bantuan sosial karena memberi bantuan tunai sekaligus pelatihan bagi masyarakat.
 
Pada 2021, program kartu prakerja terdiri atas 11 gelombang yakni gelombang 12 sampai gelombang 22. Jumlah peserta program kartu prakerja tahun ini mencapai 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
 
Bantuan pelatihan diberikan sebesar Rp1 juta dengan dana insentif pascapelatihan sebesar Rp2,4 juta yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama empat bulan. Terdapat tujuh platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, lima mitra pembayaran, delapan institusi pendidikan, empat job platform, hingga delapan kementerian/lembaga dan 17 pemerintah daerah.
 
Adapun anggaran program Kartu Prakerja 2021 naik menjadi Rp21,2 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp20 triliun. Namun target penerima tetap sama yakni 5,7 juta sampai 5,9 juta perserta.

Ini syarat pendaftaran Program Kartu Prakerja:

1. WNI berusia 18 tahun ke atas.
2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi.
5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
6. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja.

Berikut skema penyaluran insentif Kartu Prakerja:

• Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif sebesar Rp600 ribu.
• Dana itu akan cair setelah lima hari peserta menghabiskan masa pelatihan.
• Dana ditransfer langsung ke rekening perta selama empat bulan.
• Insentif tambahan bernama survei keberkerjaan sebesar Rp150 ribu juga akan diberikan kepada peserta.

Begini cara mengecek kepesertaan di program Kartu Pekerja:

- Masuk ke laman prakerja.go.id.
- Login terlebih dahulu.
- Jika di dashboard akun tercantum keterangan "Pendaftaran sedang dalam evaluasi", itu artinya proses seleksi sedang berjalan.
- Bila dinyatakan lolos, penerima akan mendapat notifikasi status saldo sebesar Rp1 juta di dashboard akun.
- Saldo tersebut dapat digunakan peserta untuk mengikuti pelatihan kerja yang disediakan.
 

8. Kuota Internet

Bantuan kuota internet diberikan guna mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada 26,8 juta siswa dan tenaga pengajar dari berbagai jenjang pendidikan sepanjang 2021. Jumlah anggaran yang disediakan mencapai Rp2,3 triliun. Bantuan kuota 2021 diberikan mulai September hingga November lantaran tahun ini merupakan tahun ajaran ganjil.
 
Adapun anggaran bantuan kuota internet akan disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemendikbudristek akan menyediakan anggaran Rp2,3 triliun, sedangkan Kementerian Agama Rp478 miliar.
 
Sebagian anggaran yang dipakai diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2020. Terdapat sisa anggaran subsidi kuota internet tahun lalu sebesar Rp3,85 triliun yang terdiri dari Rp2,9 triliun dari sisa Kemendikbudristek dan Rp944 miliar dari Kemenag.

Ini rincian besaran kuota internet yang diberikan:

• 1.529.949 siswa PAUD menerima bantuan kuota internet sebesar 7 GB per bulan dengan anggaran Rp88,35 triliun.
• 20.428.602 siswa SD, SMP, dan SMA memperoleh bantuan kuota internet sebesar 10 GB dengan anggaran Rp1,69 triliun.
• 1.560.073 pendidik PAUD dan pendidik jenjang pendidikan SD hingga SMA mendapatkan kuota bantuan internet sebesar 12 GB per bulan dengan anggaran Rp154,44 miliar.
• Khusus untuk mahasiswa dan dosen menerima bantuan kuota internet sebesar 15 GB per bulan dengan target 3.272.630 orang dengan anggaran Rp404,98 miliar.

Skema pemberian kuota internet gratis yakni kuota internet diberikan setiap tanggal 11 dan 15 pada September hingga November dengan masa berlaku kuota internet selama 30 hari.

Cara cek kuota internet Kemendikbud:

1. Telkomsel
Bagi pengguna provider Telkomsel dapat mengecek melalui SMS dari Telkomsel atau dengan menghubungi *88# serta mengecek dari aplikasi MyTelkomsel.
2. Indosat
Untuk pengguna indosat dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi myIM3 atau dengan menghubungi nomor *123*075# lalu tekan angka satu.
3. Tri
Untuk mengetahui kuota sudah masuk serta besaran dapat dicek dengan menekan nomor *123*10*3#.
4. XL atau Axis
Dapat menghubungi nomor *123# lalu pilih info. Pengecekan juga dapat dilakukan lewat aplikasi myXL maupun AxisNet.
 

Realisasi program bantuan pemerintah

Berdasarkan delapan bantuan sosial tersebut, realisasi Program Kartu Prakerja sudah memenuhi target pemerintah. Tercatat 5.931.574 penerima kartu prakerja yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan dan menerima insentif.
 
Pada 2020, anggaran kartu prakerja ditetapkan sebesar Rp20 triliun dengan penyerapan sebesar 91,26 persen. Sementara tahun ini anggarannya naik menjadi Rp21,2 triliun dengan penyerapan yang lebih maksimal, yaitu 99,85 persen.
 
Realisasi terbesar berikutnya disusul oleh penyaluran BLT UMKM yang mencapai 99,26 persen atau Rp15,24 triliun. Penyaluran BPUM tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama penyaluran BPUM telah genap mencapai 100 persen dengan total penerima 9,8 juta pelaku usaha. Sedangkan tahap kedua penyaluran BPUM telah mencapai Rp3,4 triliun dengan 2,9 juta pelaku usaha.
 
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat total realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 161,17 triliun, atau 86,4 persen dari total pagu Rp186,64 triliun hingga 17 Desember 2021.
 
Realisasi tersebut diberikan untuk PKH 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 18 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 9,99 juta KPM dan BLT desa untuk 5,62 juta KPM. Kemudian subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU untuk 7,84 juta prakerja, dan bantuan beras untuk 28,8 juta dan sembako PPKM 5,85 juta.
 
Selanjutnya program kartu prakerja untuk 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, bantuan UKT untuk 347.110 penerima. Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp 87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun.
 
Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun. Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
 
"Kita lihat kita tinggal dua minggu lagi dan masih ada Rp210 triliun lebih yang belum dibelanjakan di dalam PEN," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News