Realisasi program bantuan pemerintah
Berdasarkan delapan bantuan sosial tersebut, realisasi Program Kartu Prakerja sudah memenuhi target pemerintah. Tercatat 5.931.574 penerima kartu prakerja yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan dan menerima insentif.Pada 2020, anggaran kartu prakerja ditetapkan sebesar Rp20 triliun dengan penyerapan sebesar 91,26 persen. Sementara tahun ini anggarannya naik menjadi Rp21,2 triliun dengan penyerapan yang lebih maksimal, yaitu 99,85 persen.
Realisasi terbesar berikutnya disusul oleh penyaluran BLT UMKM yang mencapai 99,26 persen atau Rp15,24 triliun. Penyaluran BPUM tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama penyaluran BPUM telah genap mencapai 100 persen dengan total penerima 9,8 juta pelaku usaha. Sedangkan tahap kedua penyaluran BPUM telah mencapai Rp3,4 triliun dengan 2,9 juta pelaku usaha.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat total realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 161,17 triliun, atau 86,4 persen dari total pagu Rp186,64 triliun hingga 17 Desember 2021.
Realisasi tersebut diberikan untuk PKH 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 18 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 9,99 juta KPM dan BLT desa untuk 5,62 juta KPM. Kemudian subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU untuk 7,84 juta prakerja, dan bantuan beras untuk 28,8 juta dan sembako PPKM 5,85 juta.
Selanjutnya program kartu prakerja untuk 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, bantuan UKT untuk 347.110 penerima. Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp 87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun.
Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun. Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
"Kita lihat kita tinggal dua minggu lagi dan masih ada Rp210 triliun lebih yang belum dibelanjakan di dalam PEN," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
