Riris berpendapat masalahnya lebih ke mobilitas, karena cuti bersama itu meningkatkan mobilitas yang sangat signifikan. Biasanya, cuti menimbulkan kecenderungan berkumpul, bertemu orang dan perhatian terhadap protokol kesehatan menjadi turun serta tidak konsisten.
"Sama juga ketika orang melakukan olahraga bersepeda bersama, bersepedanya tidak masalah tapi begitu berhenti di suatu tempat, berkumpul, ngobrol itu yang menjadi masalah," paparnya.
Menurutnya, libur membuat kecenderungan protokol kesehatan menjadi lebih sulit dilakukan, dan bila kemungkinan memperpanjang waktu liburan maka akan memperpanjang kesulitan pula. Meski telah ada kebijakan pemangkasan masa libur, hal tersebut tidak menjamin mampu menekan angka penularan covid-19.
Baca: Ahli Gizi Unpad Bagikan Cara Efektif Turunkan Kolesterol
Satu-satunya yang bisa menjamin menurunkan angka penularan, kata dia, jika semua pihak bisa memastikan bahwa masyarakat tidak bergerak melakukan mobilitas. Misalnya, pemerintah menemukan cara untuk memaksa orang tidak bergerak maka angka penularan covid-19 dijamin akan mengalami penurunan.
"Jadi, jaminannya disitu bukan pada kebijakan. Kebijakan itu tidak bisa memberikan jaminan angka penularan akan bisa ditekan," ucap dia.
Ia menekankan, peningkatan kasus covid-19 sangat tergantung dari dinamika interaksi sosial di sebuah populasi. Kasus-kasus di Jakarta dengan di Yogyakarta dan di Kulon Progo, menurut dia, akan jauh berbeda.
"Jadi, jumlah populasi penduduk, densitasnya, pola mobilitas, kepatuhan terhadap protokol, kemudian apakah banyak aktivitas di dalam ruangan atau tidak itu akan sangat berpengaruh," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
