Wakil Ketum MUI Sebut SKB 3 Menteri Seragam Sekolah Jalan Sesat

 
Sementara dalam SKB yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas tersebut menegaskan, bahwa pemda maupun sekolah harus membebaskan pemakaian seragam dan atribut khusus agama tertentu.
 
Sebab, menurut SKB, hal ini merupakan hak di masing-masing individu, baik itu guru atau siswa.
Hal inilah yang membuat Anwar menilai bahwa pernyataan pemda tidak boleh membuat kebijakan yang mewajibkan siswi beragama Islam untuk berjilbab seperti yang diajarkan dalam agama Islam adalah tidak sesuai dengan amanah konstitusi. 

Ia mengingatkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  "Ini artinya negara kita harus menjadi negara yang religius, bukan negara sekuler," tandas Anwar lagi.
 
Oleh karena itu. kata Anwar, Undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang dibuat pemerintah dan DPR dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan harus didasarkan dan berdasarkan kepada nilai-nilai dan ajaran agama.
 
Dalam hal yang terkait dengan pakaian seragam sekolah misalnya.  Peserta didik dinilai masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.  Maka sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama guru di sekolah harus mampu membimbing dan mengarahkan murid untuk menjadi anak yang baik.
 
"Untuk itu, negara atau dalam hal ini pihak sekolah bukannya membebaskan muridnya yang belum dewasa tersebut untuk memilih apakah akan memakai pakaian yang sesuai atau tidak sesuai dengan agama dan keyakinannya," tegasnya.