Jakarta: Pemerintah mulai menyiapkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027. Pembahasannya dilakukan bertahap bersama perwakilan pekerja dan pengusaha, sambil menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan awal UMP 2027 selesai pada akhir November 2026. Pembahasan itu melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.
Mengutip laman Metrotvnews.com, pemerintah saat ini masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Hasilnya akan menjadi bahan penyusunan formula pengupahan, termasuk tindak lanjut amanat undang-undang soal KHL dan survei yang diperlukan.
Penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Penghitungannya mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa sebesar 0,5-0,9 yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Besaran UMP ditetapkan gubernur masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi. Persiapan penetapan UMK juga mulai berjalan lewat koordinasi di tingkat kabupaten/kota.
Meski begitu, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis dan formula resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tanpa itu, upah minimum 2027 belum bisa ditetapkan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen. Usulan itu mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah.
Perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menunjukkan inflasi Oktober 2025 hingga September 2026 rata-rata 3,20 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen. Dengan indeks alfa 0,9, kenaikan diperkirakan 7,8 persen, tetapi keduanya mengusulkan rata-rata nasional 7,5 persen dengan mempertimbangkan kondisi tiap daerah.
Iqbal menilai kenaikan upah tidak serta-merta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penutupan usaha. Menurutnya, hal itu juga dipengaruhi permintaan pasar internasional, kondisi ekonomi global, dan tingginya biaya produksi.
Dengan demikian, mekanisme penetapan UMP dan UMK 2027 masih berada dalam tahap pembahasan dan persiapan. Besaran resmi upah minimum belum ditetapkan karena pemerintah masih menghitung KHL, membahas formula pengupahan, serta menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat. (Talitha Islamey)
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
