Yogyakarta: Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan kembali jati diri UGM sebagai universitas yang bertugas mempertahankan keteguhan Pancasila di Indonesia. Hal ini disampaikan dua guru besar UGM, Kaelan dan Sofian Effendi, dalam sebuah webinar, akhir pekan lalu.
Guru besar bidang Filsafat Kaelan, mengatakan UUD 1945 sudah tidak lagi berdasar Pancasila semenjak terjadinya amendemen UUD 1945 tahun 2002 lalu. Pemberlakuan UUD 1945 hasil amendemen tahun 2002 dapat dianggap sebagai pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945.
"Jumlah pasal yang diamendemen hampir 95 persen," ungkap Prof. Kaelan, mengutip siaran pers UGM, Senin, 18 Oktober 2021.
Guru Besar Fakultas Filsafat itu mengatakan UUD 1945 hasil amendemen tahun 2002 tidak lagi berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, Pancasila, dan lain sebagainya. Tetapi, sudah berlandaskan liberalisme dan kapitalisme.
"Pasal 33 (contohnya). Pada ayat 1,2, dan 3 (emang) kelihatan (membunyikan) ekonomi kekeluargaan, kemudian cabang produksi dikuasai negara, tapi ayat empat ternyata adalah (bernilai) ‘liberal’, ekonomi nasional dilaksanakan secara (nilai) liberal, artinya persaingan bebas," tambah Kaelan.
Baca: Ancaman Migrasi Besar-besaran Guru Swasta Jadi PPPK, P2G: Perlu Aturan Khusus
Kaelan mengatakan, lantaran UUD 2002 yang tidak berlandaskan Pancasila tersebut, tata negara menjadi sangat dikuasai oleh eksekutif dan penguasa oligarki partai. Kemudian, sistem demokrasi di Indonesia juga terjerat kepada 'high-cost democracy' atau demokrasi dengan biaya tinggi.
Menurut dia, dewasa ini para politisi ketika pemilu bisa sampai mengeluarkan biaya kampanye sampai milirian rupiah. Makanya, ketika telah mendapat jabatan hasil pemilu, para politisi cenderung berorientasi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tersebut.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
