Mendiktisaintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah saat ini tengah menghitung kebutuhan pembiayaan standar per mahasiswa serta memetakan kondisi masing-masing PTN. Hasil penghitungan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan tahapan penerapan kuliah gratis.
"Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan," ujar Brian dalam Raker Komisi X DPR RI, Selasa 22 September 2026. Brian menjelaskan kajian tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran sekaligus melihat kondisi setiap PTN sebelum menentukan skema yang akan diterapkan.
"Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi," kata Brian.
Menurut Brian, pemetaan dilakukan dengan melihat kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa. Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan pembiayaan secara lebih komprehensif.
Jika seluruh prasyarat telah memungkinkan, pemerintah akan mempertimbangkan penerapan kuliah gratis secara langsung. Namun, apabila masih terdapat kebutuhan penyesuaian, skema bertahap akan menjadi salah satu pilihan.
Selain menyiapkan skema kuliah gratis, Kemendiktisaintek juga mengevaluasi berbagai instrumen dukungan pendidikan tinggi yang telah berjalan. Termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa dari kelompok ekonomi tidak mampu tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi. "Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu," tutur Brian.
Brian mengatakan saat ini pemerintah telah memberikan dukungan melalui berbagai skema afirmasi. Mahasiswa kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa.
Sementara itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya disebut mencapai lebih dari 28 persen di PTN. Kemendiktisaintek masih akan mematangkan penghitungan kebutuhan pembiayaan dan pemetaan kondisi PTN sebelum melaporkan hasil kajian kepada Presiden.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan biaya PTN diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun. Brian mengatakan perhitungan tersebut mencakup 2.833.169 mahasiswa PTN, baik itu pada jenjang vokasi maupun akademik, yakni D3, D4, dan S1.
"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung, itu nilainya Rp93,7 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan S1," ujar Brian.
Baca Juga :
