Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk menggratiskan kuliah bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN). Adapun anggaran yang perlu dipersiapkan mencapai Rp93,7 triliun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan perhitungan tersebut mencakup 2.833.169 mahasiswa PTN. Baik itu pada jenjang vokasi maupun akademik, yakni D3, D4, dan S1.
"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung, itu nilainya Rp93,7 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan S1," ujar Brian dalam Raker Komisi X DPR RI dikutip Selasa 22 September 2026.
Jika dibandingkan dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini jauh lebih kecil, bahkan besarnya hampir separuh lebih kecil dari anggaran untuk MBG.
Mengutip laman bgn.go.id, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. Dari pagu tersebut, masih terdapat Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.
Brian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut akan dibawa dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah selanjutnya akan membahas skenario pelaksanaan program, termasuk kemungkinan penerapannya secara bertahap.
"Ini kami akan bawa kepada rapat bersama Bapak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya," kata dia.
Dengan perhitungan tersebut, anggaran yang dibutuhkan pemerintah mencapai sekitar Rp33 juta per mahasiswa jika total kebutuhan Rp93,7 triliun dibagi terhadap 2,83 juta mahasiswa. Namun, angka tersebut merupakan gambaran kebutuhan anggaran secara keseluruhan dan bukan besaran biaya kuliah per mahasiswa.
Rencana penggratisan kuliah di PTN menjadi bagian dari pembahasan pemerintah terkait perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah masih perlu menentukan skema, tahapan pelaksanaan, serta mekanisme pendanaan apabila kebijakan tersebut diterapkan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan komitmen kuatnya untuk merobohkan sekat biaya pendidikan di seluruh instansi negeri, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Prabowo menegaskan, dirinya akan segera mengumpulkan jajaran terkait guna merealisasikan pemerataan akses pendidikan ini secepat mungkin.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Presiden dalam siaran pers BPMI Setpres, dikutip Minggu, 20 September 2026.
Langkah progresif tersebut langsung mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas). Menurutnya, fondasi utama untuk mencetak pemimpin masa depan yang inovatif, kreatif, dan mandiri adalah jaminan akses pendidikan yang merata sejak dini.
“Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat, mereka adalah pemilik masa depan,” katanya.
Lebih jauh, Zulhas menyoroti realitas pahit di mana pendidikan berkualitas sering kali masih menjelma menjadi barang mewah yang eksklusif bagi kalangan mampu atau mereka yang berdomisili di kota besar. Ia menegaskan, negara wajib hadir untuk menghapus tembok diskriminasi tersebut demi masa depan generasi penerus lainnya.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah hak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” ujarnya.
Sebagai bentuk aksi nyata, Zulhas turut menyuarakan sokongan penuh partainya terhadap inisiatif pendidikan inklusif demi mencetak generasi emas yang berdaya saing global, bukan yang hanya diam tergilas zaman.
“Untuk itulah kita dukung Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Transformasi. Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia,” tandasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
