Munculnya Kurikulum Merdeka ini dijanjikan tidak akan mengganggu urusan tunjangan sertifikasi guru. Namun ada kekhawatiran dari guru sejarah jam mengajar guru sejarah akan berkurang, tanggapan Anda?
Mata pelajaran sejarah akan tetap wajib sampai kelas 12 kok. Jadi itu harusnya enggak berubah. Kalau ada guru-guru yang jam mengajarnya berkurang, mereka itu bisa melengkapinya dengan memfasilitasi pembelajaran berbasis projek, jadi fasilitator dan menjadi koordinator di sekolah.
Nanti bisa dilihat ada Keputusan Menteri-nya sudah diunggah, dihargai dua jam pelajaran per minggu untuk satu kelas. Intinya itu cukup. Jadi sekolah harusnya memprioritaskan guru yang jam pelajarannya berkurang di mata pelajaran untuk menjadi fasilitator dan koordinator di pembelajaran berbsais proyek.
Itu akan membuat yang tadinya sudah memenuhi syarat minimum itu akan harus tetap bisa memenuhi syarat minimum dengan menjalankan peran-peran baru di dalam Kurikulum Merdeka itu.
Itu kita arahkan di keputusan menterinya, dan tentu saja ini perlu dikomunikasikan. Jadi keberhasilan dari implementasi ini sangat tergantung dalam sosialisasi dan dialog pada sekolah dan dinas pendidikan.
Jadi memang kita harus engage dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, supaya mereka tahu bagaimana mengarahkan kepala sekolahnya untuk menerjemahkan itu. Kita juga punya help desk, yang akan mendampingi Pemda, jadi kalau ada problem di lapangan itu masuk ke base kita, kalau perlu dieskalasi ke eselon satu untuk revisi regulasi hingga sosialisasi peraturan.
Seberapa optimistis Kemendikbudristek dengan Kurikulum Merdeka akan menyelamatkan skor PISA Indonesia yang akan kembali diukur 2023?
World Bank itu estimasinya kita turun 25 sampai 35 poin. 25 sampai 35 poin itu banyak, ekuivalen dengan satu tahun pembelajaran. Jadi ibaratnya hilang satu tahun ajaran itu. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi dampak ini juga dirasakan oleh seluruh dunia karena pandemi.
Yang kita lakukan di Kemendikbud ini apa? Ya, mengatasi seluruh krisis belajar ini mulai dari kurikulum, AN. Tapi ini sekali lagi ini bukan sesuatu yang dampaknya akan bisa langsung menyelesaikan masalah hasil belajar. Enggak ada magic bullet dalam pendidikan, enggak ada obat yang kita minum hari ini besok sudah sembuh sistem pendidikan kita. Akan butuh waktu.
Jadi kita sudah memitigasi dengan berbagai cara, banyak kurikulum darurat kemarin itu menunjukkan dapat memitigasi sekitar 70 sampai 80 persen dampak negative dari learning loss akibat pandemi.
Kita punya data, apa yang kita lakukan ini ada dampak positifnya untuk mengurangi dampak dari pandemi itu. Tetap ada learning loss, tapi learning loss-nya itu berkurang 70 sampai 80 persen, itu hal yang signifikan.
Jadi meski dipastikan ada penurunan skor PISA, setidaknya tidak terlalu jeblok begitu ya?
Secara relatif ya, selalu kita perbandingannya yang penting. Kalau tidak kita mitigasi mungkin dropnya sekian, kalau kita mitigasi mungkin juga akan drop tapi tidak separah seperti kita tidak
melakukan apa-apa yang fokusnya pada pembelajaran seperti sekarang. Kita sama-sama berharap semoga ada manfaatnya.
Keberhasilan program-program Kemendikbudristek, sangat tergantung dari respons masyarakat. Jadi saya melakukan ini supaya masyarakat supaya publik lebih paham kebijakannya, niatnya seperti apa. Sehingga ketika memberikan masukan itu berdasarkan informasi yang tepat.
Kita sangat sadar program, dan kebijakan kita itu perlu terus dikritik, tapi kita juga perlu umpan balik yang bermakna. Dan itu hanya bisa terjadi kalau yang memberikan umpan balik itu memahami juga.
Semoga ini menjadi bagian dari komunikasi itu, supaya kita punya visi yang sama tentang perubahan. Jadi sistem pendidikan telah mengalami krisis sejak lama dan itu adalah prioritas tertinggi. Kita harus kembali jantung pendidikan yaitu pembelajaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
