Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dna guru (P2G) menyatakan, setidaknya ada lima kekhawatiran jika seleksi guru hanya melalui skema tunggal Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Pertama, terkait motivasi mahasiswa dan eksistensi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menjelaskan, minat siswa berkuliah di LPTK terus meningkat. Total ada sekitar 5.998 program studi (prodi) kependidikan, yang meluluskan sekitar 250 ribu mahasiswa sarjana pendidikan tiap tahun.
"Persaingan makin tinggi, sedangkan perekrutan guru PNS makin terbatas. Alhasil, lulusan LPTK mengabdi lagi menjadi honorer di sekolah. Atau menjadi guru swasta, dengan pendapatan yang jauh dari sejahtera," ujar Satriwan melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Juni 2021
Bagi Satriwan, membatasi rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama saja menabung masalah pemenuhan akan kekurangan guru ke depan. Mengingat, guru PPPK ada masa batas perjanjian kontraknya.
Baca: P2G Usul Kontrak Guru PPPK Minimal 5 Tahun
Kedua, kata dia, ada klausul pemutusan hubungan kerja (PHK) yang relatif mudah untuk guru PPPK. Ia merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan PPPK yang Menduduki Jabatan Fungsional.
Bahkan, kata dia, dalam Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, eksplisit menyebutkan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan dalam rangka perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
"Bahwa guru PPPK dapat diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah dengan dua alasan tersebut. Kontras dengan mekanisme pemberhentian PNS yang relatif sulit dan berjenjang," ungkapnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
