Titik Temu Etika Sastra dan Agama

Sobih AW Adnan 05 April 2018 23:09 WIB
sastraKasus Hukum Sukmawati
Titik Temu Etika Sastra dan Agama
ILUSTRASI: Dua seniman melakukan pementasan teater 'I La Galigo' di Benteng Rotterdam Makassar, Sulsel. (ANTARA/yusran)
Jakarta: Misal politik kotor, puisi menyucikannya. Bila bengkok, sastra meluruskannya. Begitu, kata John F. Kennedy, suatu hari.

Sudah sejak lama, sastra dipercaya bisa dijadikan pedoman. Sebagaimana makna asalnya, sas, berarti mengarahkan. Sastra semestinya mampu mengantarkan manusia hidup teratur. Selaras takrif mula lafal agama, a bermakna tidak, gama berarti kacau.


Sastra dan agama, bukan dua kutub berseberangan, meski tak dapat pula dianggap satu kesatuan. Yang kerap dijumpa, persinggungan keduanya malah meletup di beberapa babak kesejarahan. Keserupaan pesan dan misi itu, tampaknya sering bergesekan dalam perdebatan etika dan kesantunan.

Ihwal ini, Indonesia punya cukup cerita. Di awal abad 19, masyarakat Nusantara pernah digegerkan oleh Suluk Gatholoco yang dianggap menabrak norma-norma agama lantaran disusun teramat vulgar. Begitu pula, kegaduhan atas dimuatnya cerpen "Langit Makin Mendung" karangan Ki Pandji Kusmin, yang heboh di akhir 1960-an.

Sastra dan agama, semacam memiliki kamus berbeda soal etika. Atau barangkali, kebesaran hati untuk memahami perbedaan ini memang menjelma amanat utama.

Perdebatan

Sejak era Balai Pustaka 1920, kesadaran pentingnya menjembatani hubungan sastra dan agama sudah muncul. Itu terbukti dengan terbitnya Nota over de Volkslectuur, atau dikenal dengan sebutan Nota Rinkes, yang memuat aturan-aturan untuk buku yang hendak diterbitkan.

Nota Rinkes menyatakan, karya sastra tidak boleh berpolitik, menyinggung agama (netral), dan kesusilaan masyarakat. 

Di sisi lain, agama dan sastra lebih mirip sebagai dua bagian yang saling berkaitan. Tak sedikit ahli bahasa bilang, dalam agama justru mengandung kental nilai-nilai sastra.

Belum lagi, Subijantoro Atmosuwito dalam bukunya Perihal Sastra dan Religiusitas dalam Sastra (1989) menyatakan, sastra membutuhkan ilmu lain dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas. Bahkan, sastra hanya akan berguna jika dikaitkan dengan faktor-faktor luar, termasuk nilai-nilai ajaran keagamaan.

Perkaranya, bagi masyarakat yang tak karib dengan kesusasteraan, pola itu justru menimbulkan pengertian bahwa sastra pun tak lain mewujud sebagai sebabak doktrin. Serupa pemahaman mereka terhadap agama, sastra melampaui dari sekadar permenungan dan hasil kreasi seseorang.

Jatuhnya, ketika sastra membaca agama dari sudut pandang berbeda, muncul perasaan takut, tersinggung, bahkan terhina. 

Iktibar paling mirip, ada pada geger cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat Hans Bague (HB) Jassin dalam Majalah Sastra, Th. VI. No. 8, Edisi Agustus 1968 yang diampunya. Sastrawan yang ulama, Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) menilai, hal itu sebagai tingkah yang kelewatan. Betapa tidak, bagaimana bisa cerita yang mengibaratkan 'Tuhan mirip seorang tua berkaca-mata' itu lolos dan bisa dibaca banyak orang.

Kritik HAMKA dalam dunia sastra, sebenarnya sah-sah saja. Tapi, beda soal ketika hal itu disambut dengan gelombang protes kelompok Islam yang menganggapnya sebagai sebuah penghinaan lantas menyeretnya ke dalam kurungan.


Andil politik

Persis mengiringi karya-karya kontroversial yang dianggap merendahkan norma, HB Jassin pada akhirnya berurusan dengan wanti-wanti tentang penodaan agama, atau yang kini tertera dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal itu, berakar dari Penetapan Presiden Republik Indonesia (Penpres) Nomor 1 tahun 1965 di akhir kekuasaan Sukarno. Dalih yang mengiringi saat perumusan, demi menjaga ketertiban umum.

Dalam persidangan in absentia, karena terdakwa Ki Panji Kusmin tak dapat dihadirkan, Jassin membacakan pembelaan sebanyak 100 lembar yang singkatnya berkata, 'imajinasi dan kenyataan sejatinya tak bisa dibenturkan.'

Jassin mengharap tak perlu ada pelarangan satu cerpen karena menjadi bagian dari kebebasan berekspresi yang khas dalam kesusasteraan.

Sastrawan besar ini, seakan menyimpan kekhawatiran bahwa dalam hal-hal seperti ini ada unsur politik yang akan dimudahkan turut andil. Ambil misal, dimanfaatkan kelompok sastrawan untuk memberangus kelompok tidak seideologi dengannya, mumpung sedang dekat dengan penguasa.

Barangkali, Jassin curiga, seterunya yang pernah berada di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) turut andil memanaskan suasana.

Apalagi, jika membaca Langit Makin Mendung secara keseluruhan, separuh kedua isinya lebih banyak mengolok-olok sepak terjang perpolitikan di masanya.

Kecurigaan ada kepentingan politik yang bermain dan diuntungkan, sebenarnya sudah cukup terang. 

Di sisi lain, sastra sebagai bagian seni yang identik menjelma wahana kebebasan, tak jarang dimanfaatkan tokoh politik secara langsung sebagai alat untuk menyerang. Maka, tak perlu serius-serius amat, misalnya, jika ada politisi yang tiba-tiba berpuisi, atau menyuguhkan karangan. 

Sebab, intinya, sastra, terlebih agama, adalah nol besar jika tanpa etika. 





(SBH)