Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Pembahasan RUU Cipta Kerja Pelik

Nasional Omnibus Law Rangkuman Nasional
Juven Martua Sitompul • 27 Februari 2020 00:23
Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja belum juga rampung. Padahal, Surat Presiden (Surpres), naskah akademik dan draf aturan sapu jagat itu sudah diserahkan ke DPR.
 
Bahkan, pembahasan RUU Cipta Kerja kemungkinan kembali molor. Sebab, pembahasan sulit dilakukan menjelang masa reses DPR, pada 28 Februari hingga 23 Maret 2020.
 
Apalagi, pimpinan parlemen belum satu suara menyikapi aturan tersebut. Pembahasan tingkat rapat pimpinan (Rapim) kemungkinan digelar pada masa persidangan selanjutnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembahasan semakin pelik setelah muncul pasal 170 dalam draft Cipta Kerja. Pada pasal itu disebutkan jika pemerintah pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui Peraturan Pemerintah.
 
Pasal kontroversial ini banjir kritikan. Tak hanya akademisi dan buruh, wakil rakyat ikut keberatan dengan keberadaan pasal tersebut.
 
Pembahasan RUU Cipta Kerja Pelik
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bogor melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2020). Foto: Antara/Arif Firmansyah
 
Berikut rentetan keruwetan pembahasan RUU Cipta Kerja:

1. Pasal 170 Ciptaker Salah Ketik

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku ada kesalahan ketik pada Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal terkait perubahan undang-undang.
 
Pasal 170 berbunyi, 'Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini'. Artinya, Presiden berwenang mengubah undang-undang tanpa melalui DPR.
 
Selengkapnya baca di sini

2. RUU Ciptaker Tabrak Putusan MK

Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai bermasalah. Ada 30 dari 80 UU yang terintegrasi ke Omnibus Law sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Berbagai ketentuan undang-undang yang telah dibatalkan MK, ternyata masih dimuat kembali dalam pengaturan RUU Cipta Kerja," kata Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin di Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

3. Nasib RUU Cipta Kerja Masih Gelap

Nasib Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih gelap. Sebab, DPR belum juga menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres), naskah akademik dan draf aturan sapu jagat yang sudah diserahkan oleh pemerintah tersebut.
 
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengeklaim Rapim tekait pembahasan RUU Cipta Kerja sulit dilakukan menjelang reses masa persidangan. Apalagi, pimpinan belum satu suara menyikapi aturan tersebut.
 
"Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kopolkam dan dari kader Partai Golkar menyampaikan untuk segera dibawa ke Paripurna. Tapi kan pimpinan yang lain masih belum menyepakati, masih menunggu," kata Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

4. RUU Ciptaker Dibahas Setelah Reses

DPR baru akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) setelah legislator selesai menjalani masa reses. Draf aturan sapu jagat tersebut sudah diserahkan pemerintah ke DPR sejak 12 Januari 2020.
 
"Insyaallah pada persidangan ketiga nanti (Omnibus Law Ciptaker mulai dibahas)," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di di rapat pleno Fraksi Partai NasDem di Monty's Restaurant, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

5. RUU Ciptaker Tak Boleh Senasib denganRevisi UU KPK

Fraksi Partai NasDem ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung terbuka. Pembahasan RUU Ciptaker tak boleh seperti revisi UU KPK yang dinilai cenderung tertutup.
 
"Kita ingin cepat tapi kepentingan publik juga kita jaga. Tidak bisa sembunyi-sembunyi dan kita tidak ingin kegaduhan seperti revisi UU KPK," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di rapat pleno Fraksi Partai NasDem di Monty's Restaurant, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Pembahasan RUU Cipta Kerja Pelik
Ilustrasi: Medcom.id
 
Banyak negara yang disebut kapok menerapkan omnibus law. Sebab, proses pembahasan tersebut dianggap menyalahi proses deliberative democracy, atau demokrasi yang berdasarkan musyawarah.
 
"Bahkan mereka menyebut model omnibus ini undemocratic (tidak demokratis)," kata pakar hukum perdata UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani dalam diskusi di Pizza Kayu Api, Senayan, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.
 
Omnibus law dianggap tidak demokratis karena waktu pembahasan yang terlalu singkat. Padahal, materi aturan yang dibahas sangat banyak. Sehingga, negoisasi dengan pihak terkait sangat terbatas.
 
Banyak negara yang meninggalkan omnibus law, di antaranya Selandia Baru dan Australia. Sebab, ruang diskusi semakin pendek karena banyaknya materi yang disusun.
 
Negara yang sukses menerapkan Omnibus Law yaitu Amerika. Namun, aturan yang dibuat tidak sekompleks RUU Cipta Kerja.
 
Amerika menggunakan omnibus law untuk mengatur sistem penganggaran. Negara Paman Sam hanya membuat aturan sapu jagat berdampak pada internal pemerintahan.
 
"Mereka sangat hati-hati kalau untuk mengatur UU yang mengatur hajat hidup rakyat. Tidak model omnibus kita," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif