Pembahasan RUU Ciptaker Tak Boleh Seperti Revisi UU KPK

Jakarta: Fraksi Partai NasDem ingin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung terbuka. Pembahasan RUU Ciptaker tak boleh seperti revisi UU KPK yang dinilai cenderung tertutup. "Kita ingin cepat tapi kepentingan publik juga kita jaga. Tidak bisa sembunyi-sembunyi dan kita tidak ingin kegaduhan seperti revisi UU KPK," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di rapat pleno Fraksi Partai NasDem di Monty's Restaurant, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Menurut dia, RUU Ciptaker memiliki tujuan yang bagus. Jangan sampai penerbitan aturan perundang-undangan ini menimbulkan kekisruhan karena pembahasan dilakukan tertutup. NasDem akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait soal RUU Ciptaker. NasDem akan mempertimbangkan masukan yang diterima untuk dibahas dengan fraksi-fraksi di DPR. "Makanya kita harus libatkan partisipasi publik dan masukan bisa saja ada hal yang belum diatur tapi penting untuk kepentingan negara kita atur," ungkap dia. Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali (memegang mic). Medcom.id/Cindy Baca: NasDem Mengusulkan RUU Ciptaker Dibahas Baleg Ali mengatakan RUU Ciptaker salah satunya dapat mempermudah investasi. Namun, jangan sampai hal itu justru mengorbankan kesejahteraan rakyat. "Jadi aturan itu jangan menjebak bangsa dan pemerintah. Makanya kita bentuk tim untuk lebih jernih melihat masalah ini," ujar dia.