Ilustrasi koruptor/Medcom.id
Ilustrasi koruptor/Medcom.id

Diskon Gila bagi Perampok Uang Negara

Nasional kpk Diskon Hukuman Koruptor
Medcom • 08 Desember 2019 08:00
Jakarta: Diskon ternyata tak hanya ramai di pusat perbelanjaan. Fenomena itu juga muncul di dunia hukum Indonesia.
 
Baru-baru ini, hukuman koruptor Idrus Marham didiskon besar-besaran. Angkanya di atas 50 persen.
 
Terpidana kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 itu berbahagia. Hukuman lima tahun didiskon menjadi dua tahun penjara karena Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi eks Menteri Sosial itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keputusan MA sebagai pengadilan negara tertinggi bikin 'panas' banyak orang. Idrus yang terbukti menerima suap Rp2,250 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo justru mendapat hukuman ringan.
 
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan ada tiga norma yang diabaikan hakim MA. Pertama, kepastian hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara Idrus.
 
Ia mencontohkan Idrus divonis tiga tahun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakart Pusat. Pengadilan Tinggi DKI lalu memperberat hukuman politikus Golkar itu menjadi lima tahun penjara. Pembuktian perkara harusnya tergambar jelas.
 
Kedua, putusan kontekstual atau mengandung rasa keadilan masyarakat. Sayangnya, MA justru abai dan memperingan hukuman.
 
Ketiga, kebebasan hakim memutus perkara. Ini menyangkut hukum digunakan untuk kepentingan pribadi hakim atau memberi manfaat pada masyarakat. Hakim, kata dia, seharusnya berpihak pada keadilan, kecuali mereka menerima suap.
 
"Jadi penggunaan kebebasan itu sebuah pilihan yang seharusnya memenuhi tiga kepentingan itu sekaligus," tegas Fickar kepada Medcom.id, Kamis, 5 Desember 2019.

'Customer' Diskon

Korting buat koruptor sebenarnya bukan barang baru. Diskon, kalau tak mau disebut banting harga, juga pernah diberikan kepada penjahat lain yang kerap diwakili dengan gambar tikus itu.
 
Setidaknya, ada tujuh pesakitan KPK yang disunat hukumannya. Awal November 2019, koruptor perizinan reklamasi Pantai Jakarta, Sanusi, mendapat diskon kurungan penjara. Hukuman eks anggota DPRD DKI itu disunat dari sepuluh tahun menjadi tujuh tahun .
 
Tarmizi, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga 'beruntung' ketika mengajukan peninjauan kembali ke MA. Hukumannya dipangkas dari empat tahun menjadi tiga tahun penjara, pada Oktober 2019.
 
Pada September 2019, hukuman terpidana kasus suap impor gula Irman Gusman juga diperingan. Irman yang sempat dijatuhkan hukuman lima tahun penjara, hanya akan menjalani masa tahanan tiga tahun karena peninjauan kembali yang diajukan ke MA dikabulkan.
 
Mundur satu bulan, tepatnya Agustus 2019, giliran Patrialis Akbar yang mendapat diskon penjara. Penerima suap judicial review itu disunat di tingkat peninjauan kembali. MA mengabulkan penyutanan hukumannya dari delapan tahun menjadi tujuh tahun penjara.
 
Sekitar Mei 2019, MA mengabulkan kasasi eks Direktur Utama Putra Terari Tamin Sukardi. Ia yang seharusnya dikurung delapan tahun hanya harus mendekam lima tahun di tahanan.
 
Pada April 2019, Pengadilan Tipikor memvonis Helpandi tujuh tahun penjara. Terdakwa kasus suap hakim itu bisa tersenyum karena kasasi yang ia ajukan dikabulkan MA. Hukuman panitera pengganti PN Medan tersebut menjadi enam tahun.
 
Maret 2019, waktunya Choel Mallarangeng yang menikmati gebyar diskon. MA mengabulkan peninjauan kembali sehingga koruptor proyek wisma atlet yang harusnya ditahan 3,5 tahun hanya perlu mendekam tiga tahun.

Grasi Annas Maamun

Tak cukup di tingkat MA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut bikin 'rusuh'. Banyak pihak kecewa ketika Kepala Negara memberi grasi pada eks Gubernur Riau Annas Maamun.
 
Annas jelas terbukti korupsi dalam alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Di sisi lain, Annas juga tersandung banyak kasus lain. Tapi, grasi diberikan dengan dalih kesehatan dan sudah uzur.
 
Annas diganjar hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di MA. Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, pada 24 Juni 2015.
 
Hukuman Annas menjadi enam tahun setelah Jokowi memutuskan menyunat ganjaran atas perbuatan sang koruptor. Annas dipastikan bebas pada 3 Oktober 2020, dari semula 3 Oktober 2021.
 
Deretan gebyar diskon para koruptor tentu harus dilihat dari banyak sisi. Crosscheck yang dipandu Indra Maulana akan mengupas tuntas tren obral diskon di Indonesia.
 
Dialog dengan tema Hentikan Diskon Hukuman Koruptor itu digelar di Upnormal Coffee, hari ini, pukul 10.00 WIB. Diskusi akan dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, juru bicara Gerindra Habiburokhman, dan anggoa Fraksi PKS Bukhori Yusuf.
 
Dialog juga bisa disimak melalui YouTube Medcom ID, Facebook Medcom ID, dan website Medcom.id.
 
View this post on Instagram

Pemberian potongan atau ‘diskon’ hukuman bagi terpidana kasus korupsi berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Melalui putusan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman terdakwa kasus korupsi. Lantas, bagaimana pandangan KPK soal ini? Saksikan selengkapnya dalam dialog Cross Check dengan tema "Hentikan Diskon Hukuman Koruptor" hari Minggu, 8 Desember 2019 pukul 10.00 WIB bersama narasumber Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), Habiburokhman (Jubir Gerindra), Bukhori Yusuf (Komisi III DPR Fraksi PKS) serta dipandu oleh @indramaulana.10. Anda bisa menyaksikannya di YouTube Medcom ID, Facebook Medcom ID dan website medcom.id. #crosscheck #crosscheckmedcom #medcomid #memberiarti #medcommemberiarti

A post shared by Medcom.ID (@medcomid) on


 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif