Perkembangan terakhir ini terjadi ketika raja menegur pemerintah karena mencabut peraturan darurat tanpa persetujuannya pada Kamis 29 Juli.
Mosi Anwar berbunyi: "Bahwa dewan membuat resolusi tentang hilangnya kepercayaan pada Mahiaddin Md Yasin, MP (Perdana Menteri Malaysia dan anggota parlemen) untuk Pagoh, dan diberhentikan dari posisinya sebagai perdana menteri sesegera mungkin menurut Konstitusi Federal."
Mahiaddin Md Yasin adalah nama resmi perdana menteri, meskipun ia dikenal sebagai Muhyiddin Yassin.
Baca: Cabut Status Darurat Tak Lapor Raja, PM Malaysia Beri Pembelaan.
Anwar yang merupakan anggota parlemen dari Port Dickson mengatakan, dalam konferensi pers di parlemen bahwa perdana menteri, menteri hukum de facto Takiyuddin Hassan dan Ketua Majelis Rendah Azhar Azizan Harun harus mengundurkan diri dari posisi mereka.
"Kami menyerahkan kepada kebijaksanaan raja untuk memutuskan apa yang terbaik untuk menyelamatkan negara ini dari krisis saat ini," tambahnya, seperti dikutip The Straits Times, Jumat 30 Juli 2021.
Anwar menyesalkan bahwa segera setelah mosinya diterima oleh pembicara di parlemen pada Kamis, reses diumumkan. "Bagaimana kita bisa menjalankan parlemen dengan semua trik dan skema ini?" dia bertanya.
Takiyuddin sebelumnya telah mengumumkan pada hari Senin bahwa keadaan darurat selama berbulan-bulan tidak akan diperpanjang melampaui 1 Agustus. Selain itu dia menambahkan bahwa enam peraturan darurat telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah pada 21 Juli.
Politisi oposisi telah menekan menteri pada apakah raja telah menyetujui pencabutan, tetapi Takiyuddin mengatakan dia akan menjawab pertanyaan terkait Senin depan.
Namun, Istana Negara mengatakan pada Kamis bahwa Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," tambah pernyataan itu.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, partainya menyesali tindakan pemerintah yang melanggar keputusan raja, yang dimaksudkan untuk semua peraturan darurat untuk diperdebatkan dan dibatalkan di parlemen.
"Yang lebih disesalkan ketika raja sendiri mengungkapkan bahwa pencabutan peraturan darurat, seperti yang diumumkan oleh menteri hukum pada Senin di parlemen, sangat menyesatkan, karena kenyataannya mereka tidak mendapatkan persetujuan raja,” tegas Ahmad Zahid.
"Tindakan ini jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap Yang Mulia, dan mengurangi prinsip Konstitusi Federal. Sejalan dengan itu, UMNO akan meminta Mahiaddin Md Yasin dan Takiyuddin Hassan untuk mengundurkan diri dengan hormat,” ujarnya.
Ahmad Zahid menambahkan bahwa anggota parlemen UMNO harus memenuhi dan melaksanakan keputusan dewan tertinggi partai pada 7 Juli untuk menarik dukungan untuk Muhyiddin sebagai perdana menteri.
Mantan perdana menteri dan pemimpin partai Pejuang Mahathir Mohamad mengatakan pernyataan raja menunjukkan bahwa Muhyiddin telah "sengaja berbohong kepada parlemen" tentang pencabutan peraturan darurat pandemi covid-19.
Dia mencatat bahwa Muhyiddin pasti tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mencabut peraturan itu sendiri. “Meskipun menteri hukum telah membuat pengumuman, perdana menteri tidak berusaha untuk memperbaikinya atau mengeluarkan klarifikasi apa pun,” kata Dr Mahathir.
“Oleh karena itu Tan Sri Mahiaddin bertanggung jawab atas tindakan memalukan ini seperti juga anggota Kabinet lainnya. Wajib baginya untuk mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan anggota kabinetnya harus mengikutinya,” pungkas Mahathir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
