Anwar Ibrahim Ajukan Mosi Tidak Percaya kepada PM Malaysia

 
Takiyuddin sebelumnya telah mengumumkan pada hari Senin bahwa keadaan darurat selama berbulan-bulan tidak akan diperpanjang melampaui 1 Agustus. Selain itu dia menambahkan bahwa enam peraturan darurat telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah pada 21 Juli.
 
Politisi oposisi telah menekan menteri pada apakah raja telah menyetujui pencabutan, tetapi Takiyuddin mengatakan dia akan menjawab pertanyaan terkait Senin depan.

Namun, Istana Negara mengatakan pada Kamis bahwa Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak memberikan persetujuan untuk mencabut peraturan darurat covid-19. Raja menggambarkan pernyataan menteri di parlemen sebagai "kontradiksi dan menyesatkan".
 
"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," tambah pernyataan itu.
 
Dalam sebuah pernyataan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, partainya menyesali tindakan pemerintah yang melanggar keputusan raja, yang dimaksudkan untuk semua peraturan darurat untuk diperdebatkan dan dibatalkan di parlemen.
 
"Yang lebih disesalkan ketika raja sendiri mengungkapkan bahwa pencabutan peraturan darurat, seperti yang diumumkan oleh menteri hukum pada Senin di parlemen, sangat menyesatkan, karena kenyataannya mereka tidak mendapatkan persetujuan raja,” tegas Ahmad Zahid.