Ilustrasi: FOTO: Medcom.id
Ilustrasi: FOTO: Medcom.id

Gotong Royong Perangi Wabah Covid-19

Ekonomi Virus Korona
Angga Bratadharma • 20 Maret 2020 14:01
VIRUS Korona terus menyebar dengan cepat di Indonesia, tidak lama usai diumumkan oleh Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang untuk pertama kali positif terjangkit virus tersebut pada awal Maret ini. Hingga Kamis, 19 Maret 2020, ada sebanyak 309 orang yang terinfeksi virus dengan nama ilmiah covid-19.
 
Meski informasi yang beredar baik di media massa maupun jejaring sosial terkait covid-19 terdengar sangat mengerikan, namun tidak sepenuhnya informasi tersebut benar adanya. Apalagi, mereka yang terjangkit virus korona bisa sembuh. Pemerintah mencatat jumlah pasien yang sembuh bertambah menjadi 15 orang dari semula 11 orang sampai Kamis, 19 Maret 2020.
 
Dalam konteks ini, masyarakat harus bijak dalam mengakses sosial media, terutama ketika hendak mem-forward sebuah informasi yang didapatkan baik melalui jejaring sosial berupa WhatsApp dan semacamnya terkait covid-19. Informasi yang belum diketahui kebenarannya sebaiknya jangan disebarkan lagi atau diputus mata rantainya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harus diketahui, Pemerintah Indonesia terus berupaya meredam penyebaran covid-19 dan semaksimal mungkin menyembuhkan mereka yang positif terinfeksi virus korona. Di antara cara yang dilakukan guna menekan penyebaran seperti mengurangi mobilitas masyarakat atau menjaga jarak sosial (social distancing).
 
Baca: Balita Positif Korona di RSUP Dr Sardjito Dinyatakan Sembuh
 
Teranyar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan masyarakat bekerja di rumah. Anjuran itu untuk menekan penyebaran virus korona. "Ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 Maret 2020.
 
Gotong Royong Perangi Wabah Covid-19
 
Tidak hanya itu, langkah lain yang dilakukan yakni sejumlah tempat wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ditutup untuk sementara waktu guna menghentikan penyebaran virus korona. Penutupan berlaku mulai Sabtu, 14 Maret 2020 hingga dua pekan depan.
 
"Tujuan (penutupan) untuk meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka yang penuh dengan warga. Jakarta tidak melakukan lockdown, tetapi Jakarta meminta kepada seluruh warganya sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar rumah, kecuali urgent," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Balairung DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Maret 2020.
 
Upaya Moneter
 
Sementara Bank Indonesia (BI) kembali mengeluarkan stimulus kebijakan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran virus korona atau covid-19. Dalam hal ini, BI memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7-Days Repo Rate) sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen.
 
Selain itu, upaya lain yang dilakukan BI guna 'menyembuhkan' virus korona di Tanah Air melalui kebijakan moneternya terungkap dalam tujuh obat yang sudah diracik. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tujuh obat itu menopang pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus meredam gejolak virus korona tersebut.
 
Baca: Cegah Rantai Corona, Top-Up Tunai di Gerbang Tol Jabotabek Stop
 
Adapun tujuh obat itu yakni pertama, memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan.
 

 
Keempat, memperkuat instrumen term deposit valuta asing. Kelima, mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF. Keenam, memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 bps.
 
Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran covid-19 melalui ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta mengimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai.
 
Stimulus dari 'Wasit' Industri Jasa Keuangan
 
Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih memberikan stimulus bagi industri perbankan untuk menangkal dampak negatif terjangan virus korona atau covid-19 terhadap pelaku usaha. Stimulus ini berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit perbankan kepada debitur yang terdampak korona.
 
Kebijakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Pemberian stimulus untuk industri perbankan berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.
 
Gotong Royong Perangi Wabah Covid-19
 
Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus korona, termasuk debitur UMKM. Diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).
 
Baca: Pakar ITB Prediksi Korona Berakhir Pertengahan April
 
Terdapat dua stimulus yang diberikan otoritas kepada industri perbankan untuk para debitur yang terdampak korona. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar.
 
Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit.
 
Melindungi Tenaga Kerja
 
Sedangkan dari sisi tenaga kerja, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan penyebaran wabah virus korona atau covid-19.
 
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Keputusan ini ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada 18 Maret 2020, dan berlaku mulai 20 Maret 2020.
 
Pegang Komando
 
Tidak hanya kementerian/lembaga yang ada di bawah komandonya, Kepala Negara juga terus terlibat mengatur pergerakan dan memberikan instruksi kepada bawahannya terkait 'mematikan infeksi' korona di Indonesia. Paling baru, Jokowi memerintahkan seluruh kementerian dan kepala daerah merealokasi APBN dan APBD fokus pada tiga hal.
 
Salah satunya belanja di bidang kesehatan untuk penanganan virus korona (covid-19). Jokowi juga meminta anggaran untuk social safety net seperti bantuan sosial, pemberian insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 
Gotong Royong
 
Langkah gotong royong yang dilakukan tidak hanya di Indonesia. Sejumlah pihak terkait di dunia juga turut memerangi virus korona. Sebut saja Asian Development Bank (ADB) yang memberikan paket bantuan tahap awal senilai USD6,5 miliar untuk mengatasi keperluan mendesak dari negara-negara berkembang anggotanya menghadapi pandemi virus korona.
 
Di Eropa, bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) memutuskan untuk membiarkan suku bunga utama tidak berubah. Meski demikian, ECB meluncurkan paket komprehensif terkait langkah-langkah kebijakan moneter untuk memastikan adanya dukungan likuiditas di tengah kekhawatiran covid-19.
 
Baca: Tiongkok Laporkan Tidak Ada Kasus Korona Lokal Baru
 
Sementara di Amerika Serikat (AS), bank sentral AS, Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya mendekati nol persen pada Minggu, 15 Maret. Selain itu, the Fed akan meningkatkan kepemilikan obligasi setidaknya USD700 miliar di tengah meningkatnya kekhawatiran atas wabah virus korona baru atau covid-19.
 
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Kelompok Bank Dunia juga kompak berada di barisan memerangi virus korona. Kedua lembaga dunia ini berjanji menyediakan dana miliaran dolar AS untuk pembiayaan darurat bagi negara-negara anggota yang mencari dukungan sehubungan wabah covid-19.
 
Baca: Sebagian Masjid di Tangsel Masih Gelar Salat Jumat
 
IMF setidaknya menyediakan dana sekitar USD50 miliar melalui fasilitas pembiayaan darurat yang cepat pencairannya untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang. Georgieva mencatat bahwa USD10 miliar dimaksudkan untuk mendukung anggota termiskin tanpa bunga. Sementara Bank Dunia memberikan paket awal hingga USD12 miliar.
 
Gotong Royong Perangi Wabah Covid-19
 
Tidak hanya itu, pejabat tinggi yang berasal dari sebagian besar ekonomi terbesar di dunia turut bersatu melawan wabah virus korona. Pada konteks ini, mereka yang tergabung dalam negara G7 siap menggunakan semua alat kebijakan yang tepat untuk meredam virus tersebut.
 
"Mengingat ada dampak potensial covid-19 pada pertumbuhan global, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tepat demi mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan dan menjaga terhadap risiko penurunan," kata pernyataan bersama G7.
 
Baca: UI Buat Peta Daring Pantau Penyebaran Korona
 
Meski demikian, koordinasi yang dilakukan oleh para pemimpin dunia untuk memerangi virus korona dinilai belum maksimal. Hal itu yang dirasakan oleh Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath. Dalam kegelisahannya, Gopinath mengatakan, para pembuat kebijakan perlu menerapkan langkah-langkah pasar fiskal, moneter, dan keuangan yang ditargetkan secara substansial.
 
"Mengingat keterkaitan ekonomi global, argumen untuk tanggapan internasional yang terkoordinasi, jelas. Namun strategi seperti itu tampaknya kurang dierencanakan dengan baik," ujarnya.
 
Baca: Dibangun Singkat, RS Darurat Covid-19 Tetap Sesuai Protokol
 
Adapun pada saat krisis keuangan 2008 terjadi, para pemimpin dunia internasional bersatu hingga mengadakan pertemuan darurat termasuk mendorong stimulus untuk menopang ekonomi dunia. Langkah tersebut terbukti sukses karena resesi yang terjadi tidak berubah menjadi depresi hebat dalam perekonomian global.
 
Namun, ada perbedaan besar antara penanganan krisis di 2008 dengan wabah virus korona saat ini yakni ada koordinasi yang dilakukan pemimpin global saat itu. Sementara sekarang malahan telah ada pendekatan semacam isolasi, terutama di AS.
 
"Apa yang hilang di sini dengan krisis kesehatan ini -yang akan memiliki dampak ekonomi yang besar juga- adalah tekad semacam itu untuk koordinasi. Yang benar-benar absen adalah koordinasi dan kepemimpinan politik," ungkap Wayne Swan, yang merupakan mantan Bendahara Australia dari 2007 hingga 2013.
 
Baca: Salat Jumat di Masjid Istiqlal Ditiadakan Dua Pekan
 
Ahli Strategi Pasar Global Invesco Arnab Das setuju bahwa para pemimpin dunia perlu berbuat lebih baik dalam mengatasi situasi yang berkembang saat ini, terutama menangkal covid-19. Ia menilai kerja sama dan koordinasi paling dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah covid-19 dengan cara secepat mungkin.
 
Swan, yang juga mantan Wakil Perdana Menteri Australia, mengaku khawatir tidak akan ada kepercayaan publik untuk mendukung langkah-langkah kebijakan, kecuali jika terlihat ada beberapa tingkat koordinasi di antara negara-negara besar. Dirinya berpendapat sangat penting bahwa para pemimpin memiliki kepercayaan atas rakyat mereka.
 
"Kami telah melihat sejumlah paket stimulus dan itu sangat penting. Konstruksi dan bentuk itu penting," tukasnya seraya menambahkan bahwa kebijakan fiskal sangat penting untuk menangani dampak krisis korona mengingat otoritas moneter tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa.
 

 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif