Utang melonjak
Salah satu penyebab resesi adalah adanya utang yang berlebihan. Posisi utang Pemerintah telah mencapai Rp5.756,87 triliun per September 2020. Rasio utang terhadap PDB mencapai 36,4 persen dari PDB.Sekitar 85 persen utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp4.892,57 triliun. Mayoritas SBN dari mata uang domestik Rp3.629,04 triliun yang terbagi lagi menjadi Rp2.973,01 triliun dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan Rp656,03 triliun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Dan SBN dari valuta asing atau valas senilai Rp1.263,54 triliun.
Sementara utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp864,3 triliun. Terdiri pinjaman asing Rp852,97 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp11,32 triliun. Pada Desember 2019 utang pemerintah hanya Rp4.778 triliun. Namun, sampai dengan Pemerintah 2020, utang Pemerintah telah bertambah menjadi Rp 5.756,87 triliun. Dengan demikian utang pemerintah telah meningkat senilai Rp978 triliun.
Utang dalam jumlah super jumbo ternyata tidak menyelematkan Indonesia dari jurang resesi. Idealnya, dengan utang sebesar itu dapat menggerakkan seluruh sektor perekonomian agar tidak terpuruk. Namun faktanya, ekonomi tidak menggeliat seperti yang diharapkan.
Bila ditelisik lebih jauh, ternyata penambatan utang dalam jumlah signifikan tidak sepenuhnya untuk program pemulihan ekonomi. Tahun ini setidaknya Pemerintah harus menyiapkan uang lebih dari Rp.300 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Berdasarkan Perpres 72/2020 porsi belanja Pemerintah untuk membayar bunga utang telah melonjak dari 12 persen naik menjadi 17 persen dari PDB. Besaran bunga utang juga sepadan dengan 25 persen dari penerimaan perpajakan (pajak ditambah bea dan cukai).
Indonesia terjebak dalam sistem gali lubang tutup lubang. Berutang untuk membayar utang. Inilah yang menyebabkan perekonomian tidak sehat dan rentan terjerumus ke dalam resesi.
