20 Tahun Reformasi Ekonomi Indonesia
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
SUDAH 20 tahun Indonesia menempuh perjalanan panjang demokrasi dan pluralisme berbalut pakem reformasi. Selama itu pula pemerintah berupaya memangkas berbagai hambatan dan inefesiensi perekonomian guna mewujudkan keinginan masyarakat kala krisis moneter 1998.

Adapun dalam perjalanan reformasi itu terekam sejumlah peristiwa baik secara politik, sosial, budaya, keamanan, hingga ekonomi. Tentu masyarakat masih mengingat betul ketika era reformasi dimulai yang menggantikan era orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Hantaman keras dari krisis moneter nyatanya menghempas Soeharto dari kursi kepresidenan.

Di 1998, kata-kata 'keajaiban' seakan hilang ketika krisis ekonomi mendobrak keras fundamental perekonomian Indonesia. Usai merasakan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan di tahun-tahun sebelumnya, Tanah Air harus merasakan guncangan luar biasa yang membuat indikator ekonomi berubah drastis dan memberikan beban berat bagi masyarakat.

Mulai dari nilai tukar rupiah yang menembus level Rp16.800 per USD, tingkat inflasi bergerak sangat liar sehingga harga kebutuhan pokok merangkak tinggi yang membuat masyarakat sulit mendapatkan bahan pokok yang murah, hingga rusaknya stabilitas sosial dan keamanan telah memporak-porandakan tatanan perekonomian Indonesia saat itu.



Medcom.id mencoba merangkum perjalanan reformasi terutama dari sisi ekonomi. Dimulai setelah Soeharto mundur dan tampuk kepemimpinan berpindah tangan ke Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Untuk menyelesaikan krisis moneter, Habibie menelurkan sejumlah kebijakan.

Kebijakan itu di antaranya merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia, mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Baca: Kenaikan Repo Rate Munculkan Kepastian di Surat Utang Indonesia

Kebijakan itu rupanya mampu mengembalikan nilai tukar rupiah yang semula menyentuh Rp16.800 per USD menjadi Rp8.000 per USD dalam kurun satu tahun menjabat. Habibie juga melikuidasi beberapa bank yang bermasalah lewat pinjaman International Monetary Fund (IMF). Namun IMF saat itu menghentikan sementara pinjamannya karena pemerintah menolak mengumumkan hasil audit Bank Bali kepada publik.


Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden pada Oktober 1999, kondisi ekonomi mulai membaik tapi belum sepenuhnya stabil. Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam mengimplementasikan program reformasi meski telah membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Baca: Menteri BUMN Jajal Venue Boling di Jakabaring

Penundaan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 serta adanya masalah Amandemen UU Nomor 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, dan penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) membuat IMF kembali menahan bantuannya.

Baca: Indonesia Perlu Contoh 3 Hal dari Pembangunan Ekonomi Negara Maju

Persoalan tersebut kemudian diwariskan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Di masa itu, keadaan ekonomi mulai stabil dengan kurs rupiah yang terjaga. Pemerintah menunda pembayaran utang senilai USD5,8 miliar, kemudian melakukan pembayaran utang luar negeri senilai Rp116,3 triliun serta melakukan privatisasi BUMN.

Baca: Amar Bank Gandeng Investree Dukung Pertumbuhan UMKM

Hal itu sejalan dengan pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi berupa Tap MPR RI No. IV/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Sayangnya, iklim investasi memburuk karena lambatnya usaha privatisasi yang diperparah dengan pembatalan Undang-undang Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003.



Upaya perbaikan ekonomi terus berlanjut di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memperkuat fiskal, meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta melunasi utang IMF senilai USD3,1 miliar.

Baca: OJK: Kondisi Perbankan Normal di Tengah Gejolak Kurs

Tapi, perbaikan iklim investasi di sektor infrastruktur masih tersendat karena pemerintah dianggap gagal mengeluarkan regulasi yang tepat. Kendati demikian, selama dua periode menjabat, SBY mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen per tahun.

Reformasi Ekonomi di Era Jokowi B Minus

Sudah 20 tahun reformasi berjalan dan banyak masyarakat masih berharap reformasi menjadi kunci tercapainya perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksudkan tentunya meliputi banyak aspek yang nantinya bisa membuat Indonesia kembali disegani di dunia internasional dan tidak ada lagi pihak eksternal yang mendikte.

Baca: MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar Konstitusi

Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, upaya pemerintah dalam memperbaiki inefesiensi ekonomi banyak diklaim sudah on the right track. Namun demikian, perbaikan tersebut oleh sejumlah ahli justru diberi nilai B minus. Artinya Indonesia belum mencapai kedaulatan ekonomi seperti yang dicita-citakan 20 tahun silam.

Bahkan, pernyataan reformis Presiden yang terbuka terhadap investasi belum berhasil diterjemahkan dalam kebijakan yang ramah investasi. Pasalnya, terdapat  ketidaksinambungan  antara pernyataan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah. Misalnya, masih ada perizinan yang berbelit, dan memakan waktu, serta biaya yang tinggi.


Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Tercatat realisasi investasi tumbuh di bawah target yang ditetapkan sebesar 1,97 persen dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar USD1.417,58 miliar. Ini tentu sangat disayangkan lantaran investasi merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain tingkat konsumsi masyarakat.

Baca: Menkeu Tegaskan Terorisme Bukan Hambatan untuk Berinvestasi

Di sisi lain, ekonomi tercatat tumbuh di bawah prediksi dan tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah seiring perlambatan konsumsi rumah tangga. Nilai tukar rupiah pun bergejolak pada 2015, dan di 2018 mencapai titik terlemahnya di Rp14.000 per USD, meski Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan itu lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lain.

Baca: BI: Ada Potensi Menaikkan Suku Bunga Acuan Segera

Memang tidak ditampik, Jokowi mampu melakukan sebuah reformasi radikal yaitu dengan memangkas dan menghapus subsidi BBM jenis premium walau keputusan tersebut ditentang begitu keras oleh banyak pihak. Namun, upaya ini mampu mengurangi beban fiskal yang kemudian dialihkan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta tidak memungkiri sejauh ini Pemerintahan Jokowi telah berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan dengan memberikan porsi 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Selain itu, ada upaya dari pemerintah untuk terus menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat di Indonesia. Tercatat, tingkat pengangguran terbuka di Februari 2018 turun 5,13 persen atau berkurang 140 ribu orang. Kondisi itu dinilai menjadi yang terendah sejak 1998.

Begitu pula dengan angka persentase penduduk miskin pada September 2017 mencapai sebesar 10,12 atau terendah sejak 1970. Perlu diakui, situasi dan kondisi tersebut merupakan sebuah prestasi dan patut diapresiasi serta didukung agar tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan bisa terus turun signifikan di masa mendatang.

Baca: Boediono Sebut Dampak Pembangunan Infrastruktur Tidak Instan

Sedangkan terkait pembangunan dalam tiga tahun terakhir bisa dinilai lebih berpihak ke desa dan wilayah pinggiran. Hal itu terlihat dari program dana desa, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diprioritaskan pemerintah pusat untuk membangun daerah. Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih mengarah pada aspek pemerataan tidak lagi terpusat.

"Bagaimana menilai reformasi secara numerik, saya lihat berjalan baik meski ada kekurangan, ini posisinya B-lah," kata Arif, dalam diskusi '20 Tahun Reformasi Capain dan Tantangan' yang diselenggarakan oleh Media Research Center (MRC), di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.


Saleh Husin (Antara Foto/Muhammad Adimaja)

Serupa dengan itu, mantan Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menilai, pelaksanaan reformasi ekonomi-politik Indonesia sudah berjalan ke arah yang tepat. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi nasional masih terganggu oleh gonjang-ganjing politik serta tumpang tindih perizinan di daerah.

Baca: Menkeu Pastikan Kas Negara Aman

Kondisi tersebut tidak ditampik memang masih terjadi dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi sehingga 'tetes' manfaat perekonomian belum maksimal dirasakan oleh masyarakat lapisan paling bawah. Fenomena ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintahan Jokowi yang harus segera diselesaikan sebelum habis masa jabatannya di 2019.

Di sektor industri nonmigas, misalnya, pemerintah dinilai belum mampu mendorong industri nasional guna menciptakan nilai tambah dengan harapan memperkuat daya saing Indonesia di kancah dunia internasional. Setidaknya 60 persen bahan baku untuk industri masih impor, sementara row material-nya berasal dari dalam negeri.

Baca: Menkeu: Reformasi Terus Dilakukan Hadapi Guncangan Ekonomi Global

"Jarang swasta masuk karena investasi padat modal dan pengembalian lama. Ini yang harus jadi konsentrasi agar kita dapat membuat industri memberikan nilai tambah," ungkap Saleh Husin, kepada Medcom.id.

Ibarat Lokomotif Baru dengan Gerbong Tua Oligopoli

Jika melihat struktur perekonomian sekarang ini, Jokowi bisa diibaratkan sebagai lokomotif  baru yang membawa gerbong-gerbong tua dari zaman kebangkitan reformasi. Gerbong lama tersebut berupa sistem monopoli dan oligopoli yang masih mengakar dan melebur dengan baik.

Baca: Pesan Sri Mulyani kepada Pegawai Kemenkeu di Tahun Politik

Mereka mempertahankan kekayaan melalui lobi, proses politik, pemilihan umum, pembentukan opini, dan proses pembentukan kebijakan negara. Hal itu bisa terlihat dari sejumlah bidang usaha atau pasar yang dikuasai oleh segilintir pihak atau elite tertentu. Akhirnya, manfaat pertumbuhan ekonomi tersangkut di bagian tengah dan tidak bisa mencapai level terbawah.

Berdasarkan konsep power index (MPI), nilai material MPI Indonesia mencapai 584.478 atau lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain kecuali Filipina. Angka tersebut menunjukkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kapasitas politik pertahanan kekayaan hampir 600 ribu kali lipat lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa.



Untungnya, angka tersebut telah menurun dalam dua tahun terakhir. Tercatat pada 2014 dan 2015, angka MPI Indonesia masing-masing mencapai 677,451 dan 645,232. Diharapkan angka ini bisa membaik dan semua masyarakat tanpa terkecuali benar-benar merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi termasuk meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Arif Budimanta kecenderungan pasar monopoli dan oligopoli sebelum dan sesudah reformasi masih sama. Sebab itu, struktur oligarki perlu diperbaiki untuk menciptakan wirausahawan baru. Oligarki ekonomi di Indonesia, lanjutnya, berkorelasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Baca: Pemerintah Tetap Terbitkan Samurai Bond di Tengah Ketidakpastian

Mantan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) ini menilai hubungan oligarki dengan pertumbuhan ekonomi di 2006 sampai 2016 terbilang negatif namun lemah. Sebaliknya, pada periode yang sama hubungan oligarki dengan ketimpangan (gini ratio) searah dan kuat.

"MPI terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, terdapat penurunan MPI dalam dua tahun terakhir," tuturnya.


Didik J Rachbini (MI/RAMDANI)

Sementara itu, Ekonom Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah perlu menciptakan platform ekonomi-politik yang baru agar terbebas dari gerbong-gerbong kebijakan lama. Baginya, sistem ekonomi dan sistem politik semestinya terpisah tapi berjalan beriringan seiring dengan upaya mencapai target-target pemerintahan.

Baca: CEO Inventis Sebut Perang Dagang dari Trump Hanya Propaganda

Selama ini, bisnis kerap memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mendulang keuntungan. Seharusnya bisnis berjalan bebas sesuai mekanisme pasar tanpa campur tangan elite. Situasi dan kondisi seperti itu yang seharusnya mulai diperbaiki sehingga tidak ada lagi istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

"Kalau kekuatan dihadirkan enggak perlu bikin inovasi, bikin SK saja. Di sisi pelaku ekonomi dia enggak capek inovasi cukup menempel ke penguasa. Ini masalah yang tidak beribah. Jadi politik dan bisnis itu harus dipisah. Kalau tidak dipisah maka korbannya masyarakat," ungkap Didik kepada Medcom.id.

 



(ABD)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360