• Card 1 of 30
Nasional

Pemerintah Dituding tak Beritikad Baik soal Revisi UU KUHP

Juven Martua Sitompul    •    03 Juni 2018 15:47

ICW bicara soal revisi UU KUHP/Medcom.id/Juven ICW bicara soal revisi UU KUHP/Medcom.id/Juven

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menangkap keanehan sikap Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan revisi UU KUHP dari sejumlah lembaga. Semakin janggal bila Presiden Jokowi menyetujui masuknya delik tindak pidana korupsi dalam revisi tersebut.

"Menurut kami ini aneh, ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari pemerintah," tegas Peneliti ICW Lola Easter di kantor ICW, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2018.

Menurut Lola, pemerintah seharusnya memikirkan dampak bila revisi UU KUHP itu resmi disahkan. "Kalau semuanya keberatan, terus siapa yang pakai revisi UU KUHP tersebut?"

Lola justru mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin disuarakan pemerintah, khususnya DPR. ICW, kata Lola tidak melihat adanya kepentingan rakyat dalam penyusunan revisi UU KUHP tersebut.

KPK telah mengirimkan surat penolakan revisi UU KUHP kepada Presiden Jokowi. Surat ini juga ternyata dikirimkan ke pihak terkait, yakni Ketua Panja Revisi UU KUHP DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

KPK memohon pemerintah, khususnya Jokowi, mencabut delik tipikor dalam revisi UU KUHP tersebut. Jokowi diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Surat dikirimkan kepada Jokowi dan pihak lainnya secara bertahap, yakni pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan 13 Februari 2018.