Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani memastikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 segera ditetapkan. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR tahun sidang 2020-2021.
"Pada masa sidang ini, DPR akan segera menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2021," kata Puan melalui akun YouTube DPR RI, Senin, 8 Maret 2021.
Puan menyebut penetapan penting sebagai acuan terukur bagi DPR. Khususnya, menjalankan fungsi legislasi pada 2021.
DPR juga akan menindaklanjuti surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU). Puan meminta legislator membentuk RUU yang berkualitas.
(Baca: Keterlambatan Pengesahan Prolegnas Dinilai Berdampak pada Anggaran Pembahasan)
"Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi atau pansus, agar bersama-sama dengan pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan RUU yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa pendemi covid-19," ucap Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) bakal mengawasi penanganan pandemi covid-19. Terlebih jelang pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2021.
"Akan melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan covid-19, upaya pemulihan sosial, dan ekonomi dampak pandemi covid-19, keberlanjutan pembangunan nasional, serta penyelenggaraan pemerintahan negara," papar Puan.
Jakarta: Ketua DPR
Puan Maharani memastikan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 segera ditetapkan. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR tahun sidang 2020-2021.
"Pada masa sidang ini, DPR akan segera menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2021," kata Puan melalui akun YouTube DPR RI, Senin, 8 Maret 2021.
Puan menyebut penetapan penting sebagai acuan terukur bagi DPR. Khususnya, menjalankan fungsi legislasi pada 2021.
DPR juga akan menindaklanjuti surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU). Puan meminta legislator membentuk RUU yang berkualitas.
(Baca:
Keterlambatan Pengesahan Prolegnas Dinilai Berdampak pada Anggaran Pembahasan)
"Kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi atau pansus, agar bersama-sama dengan pemerintah dapat menjaga kinerja pembentukan RUU yang berkualitas, meskipun dilakukan pada masa
pendemi covid-19," ucap Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) bakal mengawasi penanganan pandemi covid-19. Terlebih jelang pelaksanaan APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2021.
"Akan melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan covid-19, upaya pemulihan sosial, dan ekonomi dampak pandemi covid-19, keberlanjutan pembangunan nasional, serta penyelenggaraan pemerintahan negara," papar Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
