• Card 1 of 30
Nasional

Revisi UU KUHP Bertentangan dengan UU Pengadilan HAM

Juven Martua Sitompul    •    03 Juni 2018 17:41

ICW dan KontraS bicara soal revisi UU KUHP/Medcom.id/Juven ICW dan KontraS bicara soal revisi UU KUHP/Medcom.id/Juven

Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Kontras Putri Kanesia menolak revisi UU KUHP. Sejumlah delik tentang tindak pidana berat terhadap HAM yang dimasukkan ke revisi UU KUHP bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Putri mengatakan sejumlah delik yang bertentangan dengan UU Pengadilan HAM justru akan menurunkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu yang bertentangan, yakni penindakan tidak berlaku surut bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Artinya, pemidanaan hanya berlaku pada peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Padahal, dalam UU Pengadilan HAM secara ekplisit disebutkan, pelanggaran HAM berat masuk dalam kategori retroaktif atau berlaku surut.

"Hanya memidana peristiwa yang terjadi pasca KUHP ini disahkan. Ini juga menutup peluang terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini belum tuntas," kata Putri di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu, 3 Mei 2018.

Menurut Putri, revisi UU KUHP ini juga tidak mengatur pelaku pelanggaran HAM berat dipidana dua kali. Putri menjelaskan dalam pelanggaran HAM berat pada UU memungkinkan pelaku yang telah diadili peradilan militer atau melalui mekanisme peradilan lain.

"Tapi, ada keterlibatan dalam pelanggaran HAM, dia bisa dibawa ke pengadilan HAM Ad Hoc. Tapi dalam RUU KUHP ini menutup ruang untuk diadili. Jadi langkah untuk melakukan keadilan itu jadi lebih sempit lagi," jelas Putri.

Poin yang juga bertentangan dengan UU Pengadilan HAM ialah ancaman hukuman bagi pelaku. Dalam revisi UU KUHP, ancaman hukuman minimal turun menjadi 5 tahun dan ancaman maksimal hanya 10 tahun penjara.

Sementara itu, dalam UU Pengadilan HAM disebutkan, ancaman hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun penjara. "Pelanggaran HAM berat ini adalah kejatahan yang sifatnya luar biasa. Tapi revisi UU KUHP tidak memasukkan bahwa ini sifatnya khusus dan extraordinary. Justru menurunkan derajat dari kejahatan pelanggaran HAM itu sendiri," ucap Putri.