NEWSTICKER
Seorang petani menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen di lahan perkebunan Desa Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi. (foto: Antara/Wahdi Septiawan)
Seorang petani menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen di lahan perkebunan Desa Rejosari, Pamenang, Merangin, Jambi. (foto: Antara/Wahdi Septiawan)

Peluang dan Masalah Kelapa Sawit di Indonesia

Medcom Files ekspansi kelapa sawit
Mohammad Adam • 06 November 2015 21:17
medcom.id, Jakarta: Penggunaan minyak sawit meningkat secara masif. Minyak sawit merupakan bahan dasar bagi banyak produk industri, terutama makanan olahan, kosmetik, pembersih, dan lain-lain. Bahkan, minyak sawit dipromosikan sebagai sumber energi terbarukan seperti biodiesel.
 
Permintaan terhadap lemak nabati yang meningkat secara global mendorong harga minyak sawit di pasar global tetap tinggi di pasar komoditas internasional. Kondisi ini pun mendorong investasi lebih jauh, memicu perdagangan perusahaan minyak sawit di bursa saham dan mempercepat pengambil alihan lahan.
 
Sampai saat ini, sebagian besar fokus perhatian masih tertuju pada Indonesia dan Malaysia dua negara pengekspor minyak sawit terbesar bagi pasar global. Sejak 2012 Indonesia menjadi produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar dunia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Data Kementerian Pertanian menyebutkan, luas areal kelapa sawit di Indonesia hingga 2009 mencapai 7,32 juta Ha atau meningkat 11,8% per tahun sejak 1980 yang baru mencapai 290 ribu Ha. Indonesia dan Malaysia menguasai 86 persen produksi CPO dunia. Indonesia menguasai 44,5% produksi CPO dunia, sedangkan Malaysia 41,3%. Pada tahun 2009, minyak sawit membukukan sepertiga dari total 130 juta per tahun lemak nabati yang diperdagangkan secara global per tahun. Produksi global total minyak sawit diperkirakan lebih dari 45 juta ton, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen dan ekspotir utama. Pasar utama bagi pertumbuhan industri minyak sawit adalah Eropa, India, Pakistan dan Tiongkok untuk kebutuhan pangan, dengan permintaan di Amerika Serikat yang sekarang terus meningkat dengan cepat.
 
Penelitian Marcus Colchester dan Sophie Chao mengenai ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara mengungkapkan investasi pada perluasan kelapa sawit didorong oleh kebijakan substitusi substitusi impor di negara-negara yang saat ini bergantung pada pasar global untuk impor lemak nabati seperti Filipina, India, dam Vietnam, dan negara-negara yang berharap dapat mengurangi ketergantungan mereka pada impor bahan bakar fosil dengan biodiesel.
 
Laporan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2011 itu juga menyebutkan, dengan industri bahan bakar nabati global diperkirakan akan meningkat dua kali lipat antara 2007 dan 2017, sebagai segmen pertumbuhan tercepat di pertanian komersial, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengenalkan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan industri biodiesel sebagai sumber energi domestik maupun ekspor. Sejalan dengan itu, Indonesia maupun Malaysia punya target memproduksi minyak sawit sebesar enam juta ton per tahun.
 
Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia disebut sebagai yang terbesar di dunia. Luas lahan perkebunan sawit tahun 2014 sebesar 10,9 juta Ha. Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan merupakan provinsi dengan lahan sawit terluas. Sekitar 51,6% dari 10,9 juta Ha lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta (besar), dan 41.5% dimiliki oleh perkebunan rakyat.
 
Namun, investasi asing di perkebunan kelapa sawit Indonesia yang semakin gencar menjadi kekhawatiran tersendiri. Direktur Ekesekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan menyatakan bahwa melihat dari struktur permodalannya, penguasaan asing di sektor ini memang sangat besar.
 
"Kalau kami lihat dari struktur permodalannya, ini semua bergerak dari perusahaan multinasional," ujar Abetnego kepada medcom.id, Kamis (5/11/2015).
 
Walhi setuju dengan anggapan bahwa industri sawit di Indonesia lebih menguntungkan asing. Pengamatan terutama pada manfaat ekonomi secara global. Terutama melihat perhatian perbankan asing yang sangat besar dalam industri ini. Kepemilikan lahan perkebunan sawit di Indonesia pun didominasi perusahaan asing.
 
Bisa dibilang, kata Abetnego, penerimaan Indonesia dari industri minyak sawit ini hanya dari ekspor dan pekerja saja. Pajak yang dibayar perusahaan-perusahaan itu dinilai tidak signifikan bagi penerimaan negara.
 
Dalam situasi investasi perkebunan kelapa sawit asing di Indonesia semakin kuat, Walhi pun melihat betapa lambatnya Indonesia mengembangkan industri hilir untuk sektor ini.
 
Pemerintah diharapkan menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Bukan pembatasan agar investasi perkebunan kelapa sawit asing tidak semakin besar. Namun, pembatasan dalam arti Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan komoditas sawit hanya dengan upaya perluasan lahan perkebunannya semata.
 
"Karena semakin tidak signifikan penerimaan dari situ. Kami sejak dulu menyarankan pemerintah agar hentikan ekspansi kebunnya (hulu), segera ekspansi ke hilirnya di Indonesia. Ini supaya semakin besar ruang lahan pertanian bagi komoditas-komoditas lain. Sekarang kan penguasaan lahan sangat didominasi oleh sawit. Padahal komoditas-komoditas lain itu sangat potensial untuk diproduksi di Indonesia. Seperti kakao, karet, dan lain-lain," kata Abetnego.
 
Jika dilihat dari konteks harga, ia melanjutkan, memang sawit paling menguntungkan. Tapi sekarang harga sawit juga sedang anjlok. Namanya harga komoditas pasti naik turun.
 
Tetapi Walhi melihat hampir seluruh proposal pengembangan perkebunan itu mayoritas adalah sawit. Menurut Abetnego, ini sebenarnya berisiko. Indonesia semakin besar ketergantungannya kepada suatu komoditas. Padahal negara ini berpotensi menghasilkan banyak komoditas.
 
Ruang ekspansi perkebunan kelapa sawit sudah dibuka sangat lebar dalam tiga dekade terakhir. Itu wajar. Kini sudah saatnya pemerintah menghentikan perluasan areal sawit. Pemerintah diharapkan melakukan moratorium izin terhadap pengusaha sawit, terutama hak pengelolaan hutan (HPH) untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit.
 
Pada titik tertentu, menurut Abetnego, pemerintah juga pantas menutup ruang ekspansi agar bisa fokus membangun industri hilir. Karena, kalau tidak begitu, tidak akan ada nilai tambah yang signifikan untuk didapatkan.
 
"Kita memang harus menegakkan aturan dan hukum. Kalau tidak, nanti yang paling banyak rugi adalah kita. Kita lihat sekarang yang paling besar porsi kue ekonominya di sektor sawit ini adalah asing. Jadi sebaiknya jangan ambil risiko lagi dong untuk soal kebakaran hutan, konflik dengan masyarakat, deforestasi," papar Abetnego.
 
Indonesia menjadi produsen terbesar dunia untuk beragam produk turunan minyak sawit pada 2030. Produk turunan paling penting dari minyak sawit antara lain oleofood, bio-oleokimia, bio-energi, bio-lubricant, bio-surfactant, bio-detergent. Target ini didukung dengan jumlah perusahaan perkebunan sawit mencapai 1.320 perusahaan, 74 industri minyak goreng, 46 industri margarin shortening, 44 industri detergen dan sabun, 37 industri oleokimia, dan 20 industri biodiesel.
 
Akan tetapi, Abtenego mengingatkan bahwa publik maupun pemerintah jangan sampai terbuai dengan menanggap semua itu milik Indonesia. tidak sesedarhana itu. Memang benar perusahaan-perusahaan itu beroperasi di Indonesia. Tapi apakah itu milik Indonesia? Nanti dulu.
 
"Sekarang kan arus modal sangat cair. Dari mana saja modal itu bisa masuk. Perusahaan Malaysia juga cukup signifikan penguasaannya di Indonesia. Perusahaan berbasis Singapura juga besar penguasaannya di sini. Perbankan Eropa luar biasa ekspansinya. nah, jadi pemerintah harus memperhatikan ini dan bagaimana caranya mengatur dan mengendalikan ini," kata Abetnego.
 
Bukan berarti pelarangan-pelarangan. Karena bisa jadi itu akan berdampak tidak positif juga secara umum. Tapi pemerintah perlu memberi arah pembangunan industri ini. Tidak bisa lagi sekarang ini pemerintah berorientasi pada perkebunan. Tapi ke mana industri hilirnya akan dikembangkan di Indonesia.
 
"Cukuplah ekspansi lahan perkebunan sawit ini. Karena sudah 13 juta hektar. Tidak akan ada negara manapun yang akan melampaui itu. Pemerintah perlu memikirkan bagaiman kelanjutan dari keberadaan 13 juta hektar lahan ini. bukan kelanjutan dari aspek bisnisnya, tapi lebih kepada aspek sosial, lingkungan, dan ekonominya," kata Abetnego.
 
Kalau ekspansi lahan kelapa sawit terus dilakukan, ia menambahkan, maka Indonesia akan mengalami stagnasi. Dalam arti, Indonesia tidak akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Baik itu perkembangan teknologi, produk yang bernilai tambah, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal.
 
Direktur Kajian Ekonoi dan Bisnis dari Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Kusfiardi, menyatakan hal senada. Sawit memiliki potensi besar untuk negara Indonesia karena nilai Industri yang terus meningkat dan berpotensi terus bertambah. Ada potensi raksasa dari bisnis CPO.
 
“Tapi kita hanya bisa menikmati ini kalau kita bisa mengolah CPO kita menjadi seratus lebih produk turunan CPO, seperti minyak goreng, kosmetik dan beragam komoditas lainnya. Selama ini kan kita lebih banyak menjual komoditas mentahnya saja,” kata Kusfiardi saat berbincang dengan medcom.id, Jakarta, Selasa (4/11/2015).
 
Luas lahan perkebunan sawit dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan jumlah produksinya. Bahkan nilai industri CPO pun terus meningkat tiap tahunnya.
 
Pajak ekspor, atau bernama Bea Keluar (BK) sejak tahun 2008, merupakan pemasukan utama dari produk CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya. Bahkan CPO dan turunannya digadang-gadangkan sebagai salah satu komoditas kehutanan yang paling banyak memberikan pemasukan bagi negara Indonesia jika dibanding bea keluar komoditas lain.
 
Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Palm Oil Statistic pada 2008, CPO dan produk turunannya berhasil menguasai 70 persen Bea Keluar dan mengalahkan kulit, kayu, serta biji kakao. Bea keluar ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian Perdangan lewat menghitung dua komponen. Harga patokan ekspor (ditetapkan berkala) dan harga referensi (harga rata-rata internasional).
 
Kementerian perdagangan kemudian menetapkan HPE dengan berpedoman ke harga rata-rata CPO CIF (Cost, Insurance, and Freight) Rotterdam satu bulan sebelum penetapan. Karena alasan itu, pemasukan pajak ekspor dari CPO ini juga cenderung tidak stabil walau ada tren meningkat. Ditambah lagi, pemerintah beberapa kali merubah peraturan terkait bea keluar. Pada Oktober 2014, pemerintah menetapkan bea keluar CPO menjadi 0 persen namun menambahkan pungutan CPO.
 
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Indonesia Corruption Watch, nilai Pajak Ekspor CPO dan turunannya encapai Rp268 miliar pada tahun 2004. Angka itu meningkat pada tahun 2005 menjadi Rp286 miliar. Peneriman pajak ekspor melonjak tajam pada tahun 2006 dan 2007. Pemerintah menetapkan tarif ekspor sebesar 3 persen pada tahun 2006 dan 6 persen pada 2007. Akibat penetapan tarif yang berlipat ini, pendapatan negara dari CPO terus melonjak dari Rp982 miliar (2006), naik menjadi Rp3,8 triliun pada 2007.
 
Perubahan skema dari Pajak Ekspor menjadi Bea Keluar pada 2008 membawa pemasukan sebesar Rp12, 2 triliun untuk negara. Namun karena penurunan harga sawit, bea keluar Indonesia pada 2009 turun menjadi Rp508 miliar. Angka ini kembali naik pada 2010 menjadi Rp8 triliun.
 
Selain pajak ekspor CPO, kelapa sawit sehausany juga dapat memberi pemasukan yang cukup besar dari sisi perkebunan. Beberapa poin pemasukan tersebut berasal dari alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit.
 
Salah satunya lewat lewat mempekuat pemasukan lewat perizinan dan PBB. Hal ini yang dinilai ICW lewat laporannya belum banyak digali secara maksimal. Contohnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikutnya berasal dari Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Terakhir, Dana Reboisasi (DR), berupa dana jaminan atas kelestarian hutan yang selama ini diberlakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 
Untuk menghitung potensi penerimaan menggunakan data luas lahan (Ha), volume kayu (m ), harga patokan tegakan kayu serta tarif PSDH dan DR, seperti terlihat pada tabel di bawah.
 
Peluang dan Masalah Kelapa Sawit di Indonesia
 

“Yang ada, ekspor yang terus meningkat dibarengi nilai ekspor yang terus naik itu cuma sekedar masuk ke dalam statistik PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Negara hanya menikmati pendapatan semu yang nilainya tidak seberapa,” kata Kusfiardi.
 
Menurut Abetnego, banyak grup perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, khususnya pada pemanfaatan lahan perkebunan sawit, menjadi kaya dan tetap eksis di negara asalnya. Notabene negara asal mereka sudah tergolong maju.
 
Pada akhirnya harus dilihat bahwa manfaat secara global dari sektor ini jauh lebih besar. kenapa mereka semua bisa kaya sementara kita yang di sini malah banyak yang miskin? Manfaat sektor ini dalam skala global mestinya menjadi perhatian serius. Penerimaan kita dari sektor sawit ini kuang lebih US$21 miliar (Rp286,4 triliun) sementara kerugian ekonomi kita untuk masalah pembakaran lahan selama tiga bulan kemarin saja sudah mencapai Rp200 triliun.
 
"Wajar jika mereka kaya, sedangkan kita miskin. karena banyak sekali biaya dan pengeluaran yang kita tanggung untuk sektor ini," kata Abetnego.
 
Sepak terjang pengusaha jiran
Sebagai negara pengekspor CPO terbesar kedua di dunia, Malaysia dianggap lebih bijaksana dalam mengelola lahan. Kebijakan pemerintah Malaysia tidak memberi ruang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri. Pembatasan dilakukan kareba di Malaysia sudah tak tersedia lagi lahan yang cukup luas untuk ekspansi kebun sawit.
 
Direktur Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Rahmawati Retno Winarni, menjelaskan bahwa industri hilir kelapa sawit di Malaysia jauh lebih berkembang dibanding Indonesia. Makanya, tak heran pendapatan Malaysia dari sawit itu angkanya luar biasa, meski luasan lahannya lebih kecil dari Indonesia. Artinya, Malaysia punya strategi bagaimana melindungi tanah-tanah mereka dan bagaimana memberi nilai tambah dengan signifikan.
 
Tetapi, para pelaku usaha sawit di negeri jiran ini lantas mengembangkan sayapnya dengan kepemilikan lahan di Indonesia. "Ada riset tahun 1998 bahwa sebenarnya yang menguasai 60 persen perkebunan kelapa sawit kita adalah Malaysia," kata Wiwin, sapaan Winarni, kepada medcom.id, Jumat (6/11/2015).
 
Di Malaysia, ia menambahkan, tidak boleh suatu grup perusahaan memiliki bank. Karena menghindari potensi fraud, terutama terkait pinjaman usaha terhadap anak perusahaan. Tapi, bank-bank Malaysia menaruh minat yang tinggi pada potensi keuntungan bisnis sawit yang menggiurkan. Sehingga banyak bank Malaysia turut ekspansi ke Indonesia.
 
"Malaysia menguasai Indonesia caranya dengan mengakuisisi bank, Kemudian semua perusahaan mereka (Malaysia) akan dibiayai oleh bank itu," kata Wiwin.
 
Menurut Wiwin, salah penjamin emisi efek (underwriter) terbesar adalah untuk grup usaha Malaysia di sektor sawit adalah Rimbunan Hijau Berhad, "RHB ini punya banyak sekali lahan kelapa sawit. Tidak hanya di Malaysia dan Indonesia, tetapi juga di Papua Nugini," kata Wiwin.
 
Pesatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ia melanjutkan, telah menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang serius. Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit skala besar termasuk hilangnya keanekaragaman hayati yang luar biasa, peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi yang masif, penipisan nutrisi tanah, kekeringan dan penandusan, serta polusi air akibat limbah beracun.
 
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, menyatakan bahwa ekspansi yang dilakukan dalam sepuluh tahun terakhir ini sebenarnya tidak secepat sepuluh tahun terakhir sebelumnya. Karena keterbatasan lahan dan intensifikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan grup besar.
 
"Kalau sepuluh tahun sebelumnya kita bisa ekspansi 500 ribu hektaresetahun, sepuluh tahun terakhir paling hanya 200 ribu hektare saja dalam setahun. jadi itu tidak banyak," kata Joko kepada medcom.id, Jumat (6/11/2015).
 
Menurut Joko, asumsi bahwa kelapa sawit tidak ramah lingkungan dan bisa berdampak pada kerentanan pangan itu sebenarnya keliru. Sawit tidak meminggirkan tanaman pangan. Karena, lahan untuk pangan jauh berbeda persyaratannya dengan sawit.
 
"Jadi, tidak serta merta lahan padi bisa digunakan untuk sawit," kata Joko.
 
Sebenarnya, Joko melanjutkan, yang justru menggangu pencapaian swasembada pangan justru konversi lahan sawah untuk lahan non pertanian. Di Pulau Jawa saja, kata dia, sudah 100 ribu ha per tahun lahan padi yang berubah menjadi properti atau industri.
 
Ekspansi menimbulkan kerusakan lingkungan? Asumsi ini pun, menurut Joko, tidak tepat. Karena semua ekspansi perkebunan kelapa sawit menggunakan prosedur perizinan yang sangat ketat.
 
Joko menilai selama ini banyak orang salah kaprah dengan menganggap bahwa ekspansi sawit yang terus menerus menghabiskan hutan. Padahal sebenarnya persoalan pemanfaatan hutan itu bukan karena kelapa sawit. Tapi itu adalah persoalan tata ruang. Sehingga kalau ada hutan yang dipakai untuk sawit, itu pasti sudah bukan kawasan hutan.
 
"Kalau itu kawasan hutan pasti sudah dilepaskan statusnya oleh Menteri Kehutanan," kata Joko.
 
Artinya, ada kebijakan pemerintah yang mengalokasikan kawasan hutan tertentu dikonversi menjadi kawasan non hutan karena kebutuhan tata ruang. Sehingga pemanfaatan kawasan hutan menjadi kebun sawit itu melalui proses pelepasan kawasan hutan melalui Kementerian Kehutanan.
 
"Jadi tidak serta merta kami membabat hutan. Lha wong kami membabat hutan kan melalui prosedur sesuai aturan maupun undang-undang yang membolehkan untuk itu. Jadi mesti fair, wong ada aturan main yang jelas kok," kata Joko.
 
Peluang pembangunan
Minyak sawit hanya salah satu dari 14 jenis lemak nabati. Permintan dunia terhadap komoditas ini tinggi. Ada kebutuhan tambahan suplai sebesar enam juta ton minyak setiap tahun. kalau tidak memenuhi tambahan suplai itu, berarti kan dunia akan kekurangan minyak sawit.
 
"Artinya, ada peluang bagi indonesia untuk menyuplai itu. menurut saya Indonesia juga berhak mengambil bagian dari kesempatan itu dong. Karena Indonesia butuh pembangunan," kata Joko.
 
Sebaliknya, ia melanjutkan, jika pemerintah mengambil langkah moratorium, justru Indonesia sendiri yang akan rugi nanti. Karena peluang untuk pembangunan sektor yang bisa menampung banyak tenaga kerja jadi berkurang.
 
Industri hilir kelapa sawit sebenarnya telah ada di Indonesia. Oleh karena itu, Joko menilai masalah ini bergantung pada bagaimana pemerintah memproteksi produk dalam negeri.
 
Malaysia, Joko mencontohkan, bisa memproteksi produk dalam negerinya seperti makanan olahan. Agar masyarakat di negeri jiran itu tak dijejali produk asing, pemerintah Malaysia membuat kebijakan agar produk asing yang serupa harus dibatasi peredarannya di pasar dalam negeri.
 
"Kalau pemerintah Indonesia berani, coba dong batasi produk asing juga," kata Joko.
 
Soal Kontribusi pada negara, Joko menambahkan, penerimaan ekspor CPO mencapai Rp20 triliun per tahun. Belum lagi soal tenaga kerja. Sektor ini menghidupi sekitar 4,5 juta kepala keluarga.
 
"Tapi yang paling signifikan sebenarnya adalah pembangunan daerah. wilayah-wilayah terpencil yang hampir tak pernah disentuh itu akan bisa mandiri dan maju tanpa subsidi pemerintah. Ini menurut saya sumbangan yang paling signifikan, pembangunan wilayah terpencil sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Joko.

 

(ADM)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif