Seorang pemilik bengkel mobil di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, mengaku jengkel dengan keberadaan ormas setiap menjelang hari raya. “Ormas yang mendatangi bengkel saya sampai 2-3 kelompok. Mereka minta THR. Namun, satu pun enggak ada yang saya kasih uang. Mereka pasang muka sangar, bahasa intimidatif, dan tengil. Sepanjang mereka enggak melakukan perusakan, saya tetap ladeni dengan baik. Namun, kalau merusak, ya apa boleh buat. Percuma merantau kalau jadi penakut,” tutur pemilik bengkel asal Palembang, Sumatra Selatan ini.
Dia mengaku jengkel dengan ulah aktivis ormas yang datang dengan seragam loreng dan hitam-hitam ini. “Apa sih gunanya mereka itu? Apa cuma minta jatah THR atau proyek-proyek bangunan di sekitar sini (Bintaro),” ujarnya. Dia mengatakan, rekan-rekan sesama penghuni ruko beberapa ada yang menjadi bulan-bulanan ormas karena takut dengan gertakannya. “Pemerintah daerah seperti kehilangan akal mengatasi mereka atau keduanya mungkin ada simbiosis mutualisme,” ungkapnya.
Setali tiga uang. Seorang aparatur pemerintah di tempat kelahiran saya di Karawang, Jawa Barat, mengaku resah juga dengan keberadaan ormas. Seringkali mereka bersalin rupa sebagai jurnalis media online. Mereka memiliki media online, tetapi dirinya dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers alias abal-abal. Saat menjelang Lebaran ini, atasannya tak pernah masuk kantor karena merasa terganggu denga kehadiran sejumlah aktivis ormas yang minta THR. “Bos saya bekerja dari luar akhirnya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” ungkapnya. Ormas sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuannya, antara lain, meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara.
Seharusnya Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina ormas melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengevaluasi keberadaan ormas. Sejumlah ormas selain sering melakukan pemerasan, mereka juga acapkali tawuran sesama ormas demi memperebutkan proyek pemerintah, rebutan limbah ekonomis, atau jatah ‘uang keamanan’ dari perusahaan. Pemerintah jangan membiarkan ormas merusak iklim usaha di Tanah Air. Jika dibiarkan mereka merajalela, daya saing usaha bisa rusak sehingga melahirkan biaya tinggi (high cost).
Pada September 2022, Presiden Joko Widodo bertekad untuk menaikkan peringkat kemudahaan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia. Indonesia diketahui berada pada peringkat 73 dalam EoDB. Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan Presiden Jokowi, yakni peringkat 40.
Indikator EoDB dilihat dari memulai bisnis (starting business), pengurusan izin (dealing with contruction permit), pendaftaran aset (registering property). Selain itu, pengukurannya lainnya ialah sejauhmana suatu negara menciptakan lingkungan yang sehat, kompetitif, dan sederhana. Saatnya preman-preman berkedok ormas yang memeras dunia usaha diberantas. Ormas yang notabene diisi oleh para pemuda jangan dijadikan persemaian karakter yang buruk. "Karakter ialah hasil dari sebuah sistem dari prinsip yang dibiasakan," David Hume, filsuf Skotlandia. Tabik!
Jangan lupa ikutiupdateberita lainnya danfollowakungoogle newsMedcom.id.
