Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama Ramadan tahun ini. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga ketertiban serta kerukunan di Ibu Kota.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Gubernur DKI, Pramono Anung saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta.
Pramono menekankan, Ramadan seharusnya disambut dengan suasana damai dan penuh toleransi. Sebagai kepala daerah di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, ia menyatakan bertanggung jawab memastikan kondisi tetap kondusif.
Menurut dia, momentum Ramadan semestinya menjadi ruang untuk memperkuat harmoni antarumat beragama, bukan justru memicu potensi gesekan sosial.
"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," tegas Pramono.
Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah agenda untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri agar berlangsung tertib dan aman, termasuk penguatan berbagai kegiatan keagamaan. Pemerintah berharap masyarakat ikut menjaga suasana tetap damai sehingga Ramadan di Jakarta dapat dijalani dengan nyaman oleh semua pihak.
Jakarta: Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta menegaskan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping terhadap rumah makan selama Ramadan tahun ini. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga ketertiban serta kerukunan di Ibu Kota.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Gubernur DKI,
Pramono Anung saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta.
Pramono menekankan, Ramadan seharusnya disambut dengan suasana damai dan penuh toleransi. Sebagai kepala daerah di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, ia menyatakan bertanggung jawab memastikan kondisi tetap kondusif.
Menurut dia, momentum Ramadan semestinya menjadi ruang untuk memperkuat harmoni antarumat beragama, bukan justru memicu potensi gesekan sosial.
"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," tegas Pramono.
Pemprov DKI juga telah menyiapkan sejumlah agenda untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri agar berlangsung tertib dan aman, termasuk penguatan berbagai kegiatan keagamaan. Pemerintah berharap masyarakat ikut menjaga suasana tetap damai sehingga Ramadan di Jakarta dapat dijalani dengan nyaman oleh semua pihak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
