Bila tidak tercapai kesepakatan, anggaran negara 2016 menggunakan APBN-P 2015. Jelas ini kondisi tak mengenakkan tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Biasanya, APBN tahun mendatang disahkan pada pekan ke-3 Oktober. Tahun lalu bahkan pada akhir September sudah ada APBN 2015. Jika sampai untuk RAPBN 2016 gagal tercapai kata sepakat antara legislatif dan eksekutif, program-program pemerintah tidak akan tercapai maksimal karena ada perbedaan situasi dan kebutuhan antara 2015 dan 2016.
Untungnya, ada secercah harapan dari dewan. Dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPR hingga tadi malam, hampir seluruh fraksi sepakat dengan RAPBN 2016. Tinggal Fraksi Partai Gerindra yang belum sepenuhnya sepakat dengan RAPBN 2016. APBN merupakan stimulus untuk menggeliatkan perekonomian. Apalagi tahun depan, tekanan perlambatan ekonomi diprediksi masih akan terjadi.
Jika sampai menggunakan APBN-P 2015 yang tak sesuai dengan asumsi kekinian, mustahil bagi pemerintah untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Substansi dalam RAPBN 2016 bukan hanya berbeda volume. Asumsi makro dalam penyusunannya pun mengalami perubahan signifikan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% dari sebelumnya 5,7% dalam APBN-P 2015. Begitu juga dengan asumsi harga minyak Indonesia dipangkas dari US$60 per barel menjadi US$50. Juga kurs rupiah dikoreksi menjadi Rp13.900 dari sebelumnya Rp12.500 per dolar AS. Itu artinya jika pemerintah menjalankan APBN yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, dampaknya akan bergulir ke gerak pembangunan ekonomi kita. Belum lagi persoalan program prioritas pemerintah yang tidak bisa dijalankan.
Memang masih ada peluang bagi pemerintah untuk memperjuangkan rancangan dalam RAPBN 2016 pada pengajuan RAPBN-P 2016, Februari atau Maret tahun depan. Namun, pemerintah jelas sudah kehilangan momentum dalam waktu tiga bulan berjalan. Juga belum tentu ada jaminan pembahasan RAPBN-P 2016 tidak akan molor. Belum tentu juga RAPBN-P 2016 itu bakal mulus disetujui DPR.
Para anggota dewan yang terhormat memang sudah seharusnya menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam berpolitik, bukan justru adu strategi demi kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok terlihat karena ketika Koalisi Merah Putih menggelar rapat konsolidasi Rabu (28/10) malam, kepentingan koalisi itu masih menyelimuti.
Bahkan sempat ada pernyataan bahwa KMP menyatakan tidak menutup kemungkinan menolak pengesahan RAPBN 2016 jika pemerintah tidak merevisi anggaran pertahanan serta anggaran untuk penyertaan modal negara di badan usaha milik negara yang mencapai Rp34,9 triliun.
Oleh karena itu, kita berharap DPR lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan terkait dengan APBN 2016. Apa yang sudah disepakati di pembahasan tingkat I di Banggar DPR mesti dikuatkan dalam sidang paripurna. Jangan sampai ikhtiar memulihkan ekonomi demi menyejahterakan rakyat melalui APBN 2016 terganjal oleh kepentingan sempit. Kita juga berharap pengambilan keputusan pengesahan APBN 2016 harus diambil berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat, bukan pengambilan suara atau voting.
