Keberadaan URI Jadi Isu Penting Pendidikan, Guru Besar UI Siapkan Kajian

 Jakarta: Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi salah satu isu yang tengah mendapat perhatian Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI). DGB UI menyebut URI sebagai salah satu isu emerging atau mulai berkembang. 
 
"Memang ini (URI) emerging yang akan dikaji untuk kami memberikan masukan berbasis keilmuan kepada pemerintah," kata Ketua DGB UI Eko Prasojo di UI, Rabu 12 Agustus 2026. 
 
Ia mengatakan pihaknya melalui Komite 3 DGB UI saat ini fokus mengkaji berbagai persoalan yang berkembang dan menjadi perhatian publik. URI disebut menjadi pembahasan bersama sejumlah program pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

"Kemudian yang emerging yang lain tentu terkait dengan MBG, dengan Koperasi Merah Putih," kata Eko.
 
Menurut Eko, kajian tersebut merupakan bagian dari upaya DGB UI menjalankan peran Guru Besar sebagai Guru Bangsa. Masukan yang diberikan diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan berbagai kebijakan berjalan lebih efektif.
 

Baca juga:    URI Hadir, Pakar Ingatkan Potensi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Makin Tumpang Tindih

 
"Tujuan kita sebenarnya sebagaimana tadi Pak Rektor menyampaikan menjadi Guru Bangsa adalah menyampaikan hal-hal yang menjamin efektivitas dari berbagai kebijakan pemerintah," ujarnya.
 
Di samping itu, Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan para Guru Besar UI selama ini telah banyak terlibat dalam berbagai kajian yang dibutuhkan pemerintah, dunia usaha, maupun dunia industri. Keterlibatan tersebut antara lain dilakukan melalui peran sebagai konsultan maupun anggota tim yang mengkaji persoalan tertentu.
 
Namun, menurut Heri, Temu Akbar Guru Besar UI menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi tersebut secara kelembagaan. Para Guru Besar tidak hanya bergerak secara individual, tetapi dapat dikonsolidasikan untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi bangsa.
 
"Kalau ada diperlukan problem solving terhadap suatu persoalan, Guru Besar-Guru Besar ini siap untuk memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun keilmuan," kata Heri.
 
Ia menegaskan Guru Besar UI memiliki kompetensi keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan praktis di masyarakat dan negara. Analisis yang diberikan juga diharapkan berbasis data dan pendekatan multidisiplin.
 

Baca juga:    Jadi 'Danantara' Versi Pendidikan, Begini Konsep Universitas Republik Indonesia

 
Kehadiran Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, salah satunya mengenai perbedaannya dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) hingga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Maklum, model pendidikan Lemhannas hingga IPDN sama-sama berbicara mengenai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan pembinaan calon pemimpin bangsa.
 
Namun, Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto menegaskan URI memiliki mandat yang berbeda. Jika Lemhannas berfokus pada pendidikan strategis terkait ketahanan nasional, URI dibentuk sebagai lembaga pendidikan formal yang menyiapkan pemimpin Indonesia sejak usia sekolah hingga memasuki dunia kerja.
 

Baca juga:    Presiden Bentuk Universitas Republik Indonesia, Intip Profil Gubernur URI Donny Ermawan

 
"Kalau Lemhannas ini akan melaksanakan tugas sendiri terkait dengan ketahanan nasional. Kalau kita ini lebih banyak kepada pendidikan managerial skill dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air, patriotisme, punya karakter integritas yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya," kata Donny usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
 
Penjelasan tersebut menjadi jawaban atas anggapan bahwa URI akan mengambil alih fungsi Lemhannas. Menurut Donny, justru kedua lembaga akan saling melengkapi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
 
Donny menjelaskan URI dirancang sebagai ekosistem pendidikan kepemimpinan yang dimulai sejak jenjang sekolah menengah. Pembinaan kemudian berlanjut ketika peserta didik menempuh pendidikan tinggi hingga memasuki dunia pemerintahan maupun BUMN.
 
Berbeda dengan Lemhannas yang umumnya memberikan pendidikan kepada pejabat atau pemimpin yang telah menduduki jabatan tertentu, URI justru menyiapkan calon pemimpin sejak awal. Mahasiswa di URI juga melalui jalur pendidikan formal.
 
"Kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan," ujarnya.
 
Karena itu, pembelajaran di URI tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik. Pemerintah juga ingin membangun karakter, integritas, kepemimpinan, hingga kecintaan terhadap Indonesia.
 
Donny juga menepis anggapan bahwa URI hanya akan menyelenggarakan pendidikan singkat seperti pelatihan kepemimpinan ataupun model sekolah kedinasan seperti IPDN. Ia memastikan mahasiswa URI akan mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar akademik setelah menyelesaikan studinya.
 
Menurut dia, hal inilah yang menjadi pembeda paling mendasar dengan Lemhannas yang selama ini lebih banyak menyelenggarakan pendidikan non-gelar bagi pejabat negara. "Pakai gelar nanti, kan universitas ya, tetap gelar," katanya.
 
Pada tahap awal, URI akan membuka program sarjana (S1). Sementara jenjang magister (S2) masih akan dikembangkan pada tahap berikutnya.
 

Baca juga: Usai KSTI 2026, PTN Tancap Gas Susun Solusi MBG hingga Biaya Kuliah

 
Perbedaan lain terletak pada cakupan peserta didik. Lemhannas umumnya memberikan pendidikan kepada pejabat negara maupun pemimpin lembaga, sedangkan URI akan mengelola pembinaan dalam beberapa jenjang sekaligus.
 
Di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK), URI nantinya membina Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN). Melalui sistem tersebut, pembinaan kepemimpinan dilakukan secara berkesinambungan sejak SMA hingga memasuki dunia kerja.
 
"Lulusan SMA yang bagus-bagus kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Inilah yang digagas oleh Bapak Presiden," ujar Donny.
 
Menurut dia, pola tersebut akan membentuk jalur pembinaan yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan proses pembentukan karakter tidak dimulai ketika seseorang sudah menjadi pejabat, tetapi sejak berada di bangku sekolah.
 
Donny mengatakan pembentukan URI juga terinspirasi dari sejumlah negara yang memiliki sekolah khusus untuk mencetak elite birokrasi. Salah satu contoh yang disebut ialah École Nationale d'Administration (ENA), yang kini berubah nama menjadi Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.
 
Lembaga tersebut dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pejabat tinggi pemerintahan Prancis. Pemerintah berharap URI dapat menjalankan fungsi serupa dalam menyiapkan pemimpin Indonesia di masa depan.
 
"Kita berharap juga seperti itu. Kita akan mendidik dan melatih baik karakternya ataupun managerial skill sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan," katanya.
 
Meski memiliki fokus berbeda, Donny memastikan URI tidak dibentuk untuk menggantikan keberadaan Lemhannas. Sebaliknya, kedua lembaga akan berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
 
Menurut dia, Lemhannas tetap menjadi institusi strategis dalam bidang ketahanan nasional. Sementara URI mengambil peran sebagai lembaga pendidikan formal yang menanamkan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, integritas, dan kemampuan manajerial kepada generasi muda sebelum mereka memasuki pemerintahan maupun BUMN.
 
"Pemerintah berharap pembinaan kepemimpinan nasional dapat dilakukan secara lebih utuh. Mulai dari pendidikan formal sejak usia muda hingga penguatan kapasitas strategis ketika seseorang telah menjadi pemimpin," tegasnya. 
 
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda