Alih-alih memperjelas arah reformasi pendidikan, lahirnya berbagai inisiatif baru, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga URI, justru dikhawatirkan membuat sistem yang ada semakin tumpang tindih. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memberikan sorotan tajam terkait konsistensi arah pembangunan pendidikan ke depannya.
"Pendirian Universitas Republik Indonesia menunjukkan kecenderungan munculnya semakin banyak institusi dan program pendidikan yang dibangun di luar struktur yang sudah ada. Pendekatan ini berpotensi membuat tata kelola pendidikan semakin terfragmentasi atau terpecah-pecah," kata Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Jimmy Daniel Berlianto dalam keterangannya, Selasa, 28 Juli 2026.
Integrasi Kelembagaan yang Masih Abu-Abu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan rencana pembangunan URI sekaligus melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI. Nantinya, kampus ini dirancang khusus untuk mencetak ahli di bidang pendidikan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, dan wawasan kebangsaan.Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan 10 kampus URI yang terintegrasi langsung dengan Sekolah Unggulan Garuda. Namun, skema besar ini menyisakan celah.
Aspek-aspek fundamental seperti dasar hukum pendirian, relasi kelembagaan dengan kementerian terkait, hingga mekanisme tata kelolanya masih belum gamblang. Kehadiran URI tanpa kerangka integrasi yang kuat justru berpotensi memperumit koordinasi kebijakan pendidikan yang sejak lama sering bermasalah.
Jimmy menyoroti bahwa pembentukan URI juga mencerminkan anomali kebijakan. Di saat semangat desentralisasi pendidikan didorong, pusat justru makin gencar menarik kendali lewat pembentukan program-program baru yang sentralistik.
"Saat ini kita melihat semakin banyak inisiatif pendidikan yang lahir melalui pembentukan program atau institusi baru di tingkat pusat. Padahal, perbaikan kualitas pendidikan seharusnya juga dilakukan dengan memperkuat kapasitas institusi yang sudah ada dan memberikan ruang bagi mereka untuk berinovasi," ujar Jimmy.
Fokus Kualitas, Bukan Sekadar Kuantitas Institusi
Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat, per 2025 Indonesia setidaknya sudah memiliki 4.303 perguruan tinggi aktif. Dengan jumlah sebesar itu, prioritas utama pemerintah idealnya bergeser pada peningkatan kapasitas dan kualitas kampus yang sudah ada, agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus bergerak dinamis.CIPS mendorong pemerintah untuk lebih rasional. Peningkatan kualitas pengajaran, tata kelola, dan kapasitas sumber daya manusia di ribuan kampus yang sudah beroperasi jauh lebih krusial. Setiap inisiatif baru yang diteken wajib memiliki mandat yang terintegrasi penuh dengan ekosistem pendidikan nasional.
"Tantangan pendidikan Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan membentuk institusi baru. Karena itu, fokus kebijakan seharusnya memastikan sekolah dan perguruan tinggi memiliki dukungan, kapasitas, dan ruang untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Jimmy.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
